TEMPO.CO, Jakarta - Masalah anggaran makan bergizi gratis per porsi menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini, setelah tersiar kabar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mempertimbangkan memangkas anggaran dari rencana Rp15 ribu per porsi menjadi Rp9 ribu atau Rp7.500 per porsi.

Wacana itu menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah cukup, bahkan sangat besar di wilayah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti.

"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Dengan harga per porsi Rp15 ribu dan asumsi makan bergizi dalam setahun diberikan sebanyak 264 hari, maka jumlah siswa yang terjangkau program hanya 17,9 juta.

Sedangkan dengan harga per porsi Rp9 ribu, maka program bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp7.500.

Pilihan Editor Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi