Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

Rabu, 17 Juli 2024 08:00 WIB

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 tumbuh 1,8 persen dibanding tahun lalu atau year on year (yoy). Posisi ULN Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 407,3 miliar atau Rp 6.627 triliun (asumsi kurs Rp 16.188 per dolar AS).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan ini bersumber dari ULN sektor publik. “Baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin 15 Juli 2024.

Utang luar negeri milik pemerintah tercatat sebesar US$ 191 miliar atau Rp 3.097 triliun. Meningkat dibanding bulan April sebesar US$ 189 miliar. ULN pemerintah merupakan salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN.

BI memaparkan peningkatan pinjaman berasal dari aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik. Sementara itu ULN swasta sebesar US$ 197,6 miliar atau Rp 3.188 triliun.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Peningkatan ULN pemerintah ditopang oleh peningkatan kepemilikan investor asing terhadap SBN. “Ke depannya, ULN berpotensi meningkat akibat potensi masuknya kembali investor asing ke pasar SBN,” kata dia saat dihubungi Selasa, 16 Juli 2024.

Advertising
Advertising

Penurunan suku bunga global juga diyakini meningkatkan ULN sehingga ada potensi ekspansi dari pihak swasta. Menurut Josua, pengelolaan pemerintah saat ini masih cukup hati-hati. Karena sebagian besar ULN pemerintah berjangka panjang, sehingga risiko ketidaksesuaian cukup rendah. Selain itu ULN dari pemerintah sebagian besar berbentuk SBN domestik, yang mengakibatkan minimnya risiko nilai tukar.

Bank Indonesia juga menarik utang luar negeri. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (Sulni), ULN BI mencapai US$ 18,7 atau Rp 305 triliun. Meningkat dibanding bulan sebelumnya yakni US$ 13,9. Josua mengatakan kenaikan ULN BI dikarenakan oleh meningkatnya kepemilikan asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Risiko akibat kenaikan ini dapat diminimalisir oleh BI karena SRBI menggunakan underlying asset berupa SBN milik Bank Indonesia yang tenornya lebih panjang sehingga rate kuponnya juga tinggi. Sehingga yield SRBI yang cenderung tinggi ini bisa ditutupi oleh return dr SBN jangka panjang uang juga tinggi. “Sejauh ini, implementasi dari kebijakan SRBI cukup membantu dalam mengendalikan stabilitas Rupiah karena cenderung dapat menjaga cadangan devisa Indonesia” ujarnya.

Dengan bertambahnya investasi di SBN, diharapkan BI dapat melakukan exit strategy (pengurangan penerbitan) dengan perlahan mengurangi frekuensi lelang SRBI. Sehingga proses transisi akan berlangsung mulus dan stabilitas rupiah dapat terjaga.

ULN didominasi mata uang dolar Amerika, diikuti rupiah, euro Uni Eropa dan Yen Jepang. Data Sulni mencatat negara pemberi pinjaman utang luar negeri terbesar kepada RI adalah Singapura, disusul Amerika, dan selanjutnya Cina.

Pilihan Editor: Mei 2024, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 6.586 Triliun

Berita terkait

Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

6 jam lalu

Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan kepada lima anggota BPK terpilih.

Baca Selengkapnya

Proses PKPU Diperpanjang, Anak Usaha Indofarma Ini di Ambang Gulung Tikar

14 jam lalu

Proses PKPU Diperpanjang, Anak Usaha Indofarma Ini di Ambang Gulung Tikar

PT Indofarma Global Medika (IGM), disebut-sebut sedang menunggu hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Baca Selengkapnya

Cara Mengetahui Kode SWIFT Bank Mandiri dengan Cepat

16 jam lalu

Cara Mengetahui Kode SWIFT Bank Mandiri dengan Cepat

Kode SWIFT diperlukan untuk transaksi keuangan internasional. Lantas, bagaimana cara mengetahuinya kode SWIFT Bank Mandiri? Ini informasinya.

Baca Selengkapnya

Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

18 jam lalu

Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, memprediksi pertumbuhan ekonomi sulit mencapai angka 8 persen.

Baca Selengkapnya

Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

18 jam lalu

Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

Pada 2019, Prabowo pernah menyindir Sri Mulyani dengan menyatakan sebutan Menteri Keuangan sebaiknya diganti dengan Menteri Pencetak Utang.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Bakal Beri Insentif Likuiditas untuk Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat

23 jam lalu

Bank Indonesia Bakal Beri Insentif Likuiditas untuk Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan BI akan memberikan insentif likuiditas bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor konstruksi termasuk perumahan rakyat.

Baca Selengkapnya

Terkini: 108 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo, Smelter Gresik Kebakaran Freeport Minta Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang

1 hari lalu

Terkini: 108 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo, Smelter Gresik Kebakaran Freeport Minta Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

1 hari lalu

Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

2 hari lalu

Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

Ekonom ragukan efektivitas rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian. Mengapa?

Baca Selengkapnya

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

2 hari lalu

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

Tarif PPN 12 persen direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berikut daftar barang yang terdampak dan dikecualikan.

Baca Selengkapnya