Bea Masuk Antidumping Tidak Hanya untuk Produk Cina, Begini Penjelasan Zulhas

Minggu, 7 Juli 2024 15:06 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Sentra Rendang Asese di Kota Padang pada Minggu 7 Juli 2024. TEMPO/Fachri Hamzah.

TEMPO.CO, Padang - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut kenaikan bea masuk antidumping yang akan diterapkan oleh pemerintah tidak hanya diperuntukkan produk impor asal Cina, namun berlaku untuk semua negara.

"Perlu saya luruskan, kebijakan antidumping ini tidak hanya untuk satu negara, namun semua negara," kata Zulhas kepada awak media, Ahad, 7 Juli 2024, saat mengunjungi Sentra Rendang Asese, Padang, Sumatera Barat.

Ia menjelaskan bea masuk antidumping dikenakan pada produk dengan nilai impornya terpantau tinggi. Adapun data impor produk-produk tersebut merujuk pada kinerja tiga tahun ke belakang.

"Barang apa saja, dari mana saja yang masuk 3 tahun ke belakang dan naik nilai impornya, maka boleh dikenakan bea antidumping," ucap Zulhas.

Zulhas melanjutkan, regulasi bea masuk antidumping ini juga sah dan diakui di seluruh dunia. Kebijakan ini juga untuk mempertahankan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap hidup. "Aturan dunia menyebutkan, jika nilai impor naik, boleh menaikkan bea masuk antidumping."

Advertising
Advertising

Untuk menetapkan regulasi ini, kata Zulhas, akan dirumuskan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lembaga ini yang akan mendata produk mana saja yang akan dikenakan Bea masuk Antidumping. "Nanti mereka akan cek, mana saja barulah dihitung naiknya berapa. Barangnya dari mana, ya dari mana saja. Tidak hanya negara tertentu," katanya.

Sebaliknya, menurut Zulhas, kebijakan serupa juga bisa diberlakukan oleh negara lain terhadap produk-produk asal Indonesia. Jika nilai ekspor barang dari Indonesia melonjak ke suatu negara, maka sah saja negara tersebut mengenakan bea masuk antidumping.

"Sah saja jika negara lain menaikan bea antidumping terhadap ekspor Indonesia, tetapi ada regulasinya," kata Zulhas.

Sebelumnya Zulhas menyatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk dengan besaran hingga 200 persen pada produk impor asal Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Kebijakan itu akan diterapkan oleh pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan perang dagang Cina dan AS telah memicu kelebihan pasokan dan kelebihan kapasitas sehingga produk-produk asal Cina kemudian membanjiri Indonesia. Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk Cina tersebut.

"Maka satu-hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendagnya," kata Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bila aturan itu kemudian terbit, kata Zulhas, bea masuk akan berfungsi sebagai jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor membanjiri pasar Indonesia. Adapun bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang Cina itu, kata Zulhas, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

Pilihan Editor: Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

Berita terkait

Banjir Batik Impor dari Cina, Kemenperin Siapkan Proteksi Produk Lokal

9 jam lalu

Banjir Batik Impor dari Cina, Kemenperin Siapkan Proteksi Produk Lokal

Batik impor dari Cina kini membanjiri pasar Indonesia. Kementerian Perindustrian siapkan sejumlah langka proteksi.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

21 jam lalu

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

1 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

Ma'ruf Amin mengatakan Zulhas akan kembali menduduki posisi menteri Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Datangi Istana, Zulhas Undang Jokowi Hadiri Trade Expo Indonesia

1 hari lalu

Datangi Istana, Zulhas Undang Jokowi Hadiri Trade Expo Indonesia

Mendag Zulhas menyampaikan undangan acara Trade Expo Indonesia kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sukses di Rusia, CIA Perluas Perekrutan Informan ke Cina, Iran dan Korea Utara

2 hari lalu

Sukses di Rusia, CIA Perluas Perekrutan Informan ke Cina, Iran dan Korea Utara

CIA meluncurkan upaya baru untuk merekrut informan di Cina, Iran, dan Korea Utara.

Baca Selengkapnya

Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

2 hari lalu

Rumor PDIP Masuk Kabinet, Zulhas Klaim yang Pertama Usulkan ke Jokowi dan Prabowo

Zulhas mengatakan pernah mengusulkan pada Jokowi, Prabowo dan Bahlil agar PDIP dirangkul bergabung dalam koalisi pemerintahan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KemenKop UKM Tak Izinkan Aplikasi Temu Masuk Indonesia: Berpotensi Merusak Pasar

2 hari lalu

KemenKop UKM Tak Izinkan Aplikasi Temu Masuk Indonesia: Berpotensi Merusak Pasar

Pelaksana Tugas Deputi Kemenkop UKM menyatakan pihaknya konsisten mengupayakan agar aplikasi Temu tidak mendapat tempat di pasar usaha Indonesia.

Baca Selengkapnya

15 Tahun Dukung Prabowo, Eko Patrio: PAN Ingin Jatah Menteri Sebanyak-Banyaknya

2 hari lalu

15 Tahun Dukung Prabowo, Eko Patrio: PAN Ingin Jatah Menteri Sebanyak-Banyaknya

Sekjen PAN Eko Patrio mengatakan, partainya menginginkan kursi menteri sebanyak-banyaknya, karena PAN sudah 15 tahun mendukung Prabowo maju di Pilpres.

Baca Selengkapnya

Kecuali AS, Dewan Keamanan PBB Deklarasi Dukungan kepada Sekjen PBB setelah Larangan Masuk Israel

2 hari lalu

Kecuali AS, Dewan Keamanan PBB Deklarasi Dukungan kepada Sekjen PBB setelah Larangan Masuk Israel

Rusia, Cina, Prancis, dan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya menyuarakan dukungan untuk Antonio Guterres dan mengecam keputusan Israel y

Baca Selengkapnya