TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh Pemuda Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi wirausahawan. Ia yakin menjadi seorang wirausahawan bisa sebagai bentuk kontribusi meningkatkan ekonomi bangsa.

Bahlil menyampaikan hal tersebut ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu, 6 Juli 2024.

"Sebab bagian ekonomi ini tidak dimanfaatkan oleh banyak orang, pemuda lebih cenderung ke politik. Padahal menjadi bupati harus siapkan dana begitu besar hingga Rp 40 miliar, mau jadi gubernur pun mencapai ratusan miliar demikian apalagi presiden," kata Bahlil, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menyatakan reformasi telah melahirkan dua gagasan besar yakni politik dan ekonomi. Adapun pada politik, telah terjadi perubahan berikut plus minus-nya.

"Presiden sudah berganti, menteri sudah berganti, gubernur hingga bupati dan DPR sudah berganti," kata Bahlil. "Yang tidak tergantikan adalah konglomerat. Mengapa? Karena organisasi kepemudaan itu selalu berpikir dan berorientasi kepada politik."

Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tetap ada harapan dengan perspektif lain. Berkaca dari negara maju, kata dia, salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah pertumbuhan dunia usaha harus dobel digit.

Ia mencontohkan, jumlah pengusaha di Indonesia hanya 3,8 persen, kemudian Singapura 11 persen, Malaysia tujuh persen, Thailand delapan persen dan Amerika sudah dobel digit.

"Rata-rata animo anak muda antara politisi dan pengusaha, lebih besar politisi daripada pengusahanya. Tapi mereka ada keinginan untuk kaya. Itu artinya antara keinginan dan cara, terjadi kontra produktif," kata Bahlil.

Khusus menyangkut investasi, menurut Bahlil, hal itu tak bisa dilepaskan karena merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun mengkritisi sejak Indonesia merdeka sampai 2020, pertumbuhan ekonomi lebih di wilayah Jawa karena nilai investasi lebih besar di wilayah Jawa ketimbang wilayah luar dari Pulau Jawa.

"Sejak saya masuk, atas perintah Pak Jokowi, 'jangan membangun Indonesia dengan Jawa sentris, harus Indonesia sentris'. Maka kita ubah kebijakannya sehingga investasi di luar Pulau Jawa jauh lebih besar," ucap Bahlil.

Oleh sebab itu, menurut dia, ada hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh para aktivis kepemudaan. "Jangan kemudian tamat kuliah, bawa ijazah untuk tunggu penerimaan PNS. Jangan kamu bermimpi jadi orang kaya jika memilih menjadi PNS. Itu kuncinya," kata Bahlil memotivasi para Pemuda Katolik.

Bahlil juga menyebut hal konkret yang bisa dilakukan ke depan adalah mendorong hilirisasi investasi. Sebab, menurut Bahlil, investasi tidak bisa seterusnya menggunakan gaya lama.

Kebijakan tersebut, kata Bahlil, mesti didukung dengan sebuah regulasi yang mewajibkan setiap investor yang masuk ke daerah harus mengakomodasi pengusaha daerah, misalnya. "Supaya agar investasi di daerah itu menjadikan pengusaha lokal menjadi tuan di atas negerinya sendiri, bukan menjadi penonton."

Di masa mendatang, Bahlil mengajak Pemuda Katolik dan organisasi kepemudaan lainnya agar mengambil peluang ini, kalau mau mengisi kemerdekaan ambil bagian ekonomi. Selain itu dia pun mengakui bahwa Pemuda Katolik adalah garda terdepan yang menjaga toleransi, NKRI, menjaga intelektualitas dengan kritikan konstruktif demi kemajuan kemajemukan NKRI.

Pilihan Editor: Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak