Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai Target di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 5 Juli 2024 08:15 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Tempo/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Optimisme saya IKN tetap jalan,” ujarnya setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Meski pemerintah memiliki program seperti makan bergizi gratis, yang juga memakai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, Suharso menjamin pembangunan IKN tidak terhambat. Lagi pula menurut dia, ibu kota baru tidak selamanya menggunakan kas negara. Ia yakin pembangunannya bisa dengan partisipasi publik atau melalui investor swasta. “Kota kan tidak hanya akan diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri,” kata dia.

Menurut Suharso, selama pembangunan disiplin sesuai perencanaan atau masterplan, IKN tetap bisa berjalan sesuai target. IKN telah dirancang lewat masterplan yang dibuat pemerintah, ia memahami pasti ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan. Tapi sepanjang masih ditoleransi, menurut dia tidak masalah.

Jumlah anggaran dari pemerintah untuk IKN terus meningkat tiap tahun. Pada 2022, anggaran dari APBN untuk IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp 27,0 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 39,8 triliun. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun.

Saat ini investasi IKN masih didominasi investor swasta. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga menjabat Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. “Ada beberapa yang baru menunjukkan untuk interest (tertarik) saja," kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 21 Juni 2024.

Advertising
Advertising

Basuki memperkirakan sama halnya dengan investor domestik, investor asing mau merealisasikan investasi di IKN jika internal rate of return (IRR) atau imbal hasilnya di atas 12 persen. "Kalau di atas 12 persen, pasti sudah purely direct investment (murni investasi langsung)" kata dia.

Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya

Berita terkait

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

7 menit lalu

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

Amphuri usul Prabowo bentuk Kementerian Haji dan Umrah, syarat menteri harus cakap bahasa Arab dan Inggris. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

13 jam lalu

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan memberikan beasiswa untuk para santri hingga mendapat gelar doktor di sektor ekonomi syariah

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

13 jam lalu

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

Presiden Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

14 jam lalu

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

Perseteruan di tubuh Kadin terus berlanjut. Kubu Anindya Bakrie bantah pernyataan Arsjad Rasjid bahwa akan ada Munas setelah pelantikan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa?

Baca Selengkapnya

Kemenag dan Otorita IKN Siapkan Pembangunan Madrasah di Ibu Kota Negara

16 jam lalu

Kemenag dan Otorita IKN Siapkan Pembangunan Madrasah di Ibu Kota Negara

Kemenag bersama Otorita Ibu Kota Negara (IKN) bersiap membangun Madrasah Terpadu di IKN.

Baca Selengkapnya

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Ancam Geruduk Bareskrim Jika Lambat Memproses Roy Suryo

17 jam lalu

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Ancam Geruduk Bareskrim Jika Lambat Memproses Roy Suryo

Pasukan Bawah Tanah Jokowi melaporkan Roy Suryo karena menyebut Fufufafa 99 persen adalah Gibran.

Baca Selengkapnya

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Klaim Laporannya Terhadap Roy Suryo soal Fufufafa sudah Penyidikan

18 jam lalu

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Klaim Laporannya Terhadap Roy Suryo soal Fufufafa sudah Penyidikan

Roy Suryo sebagai terlapor mengaku belum mendapatkan informasi apa pun dari Bareskrim Polri terkait laporan yang ditujukan kepadanya.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

19 jam lalu

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

Kabinet pemerintahan Prabowo nantinya disinyalir menjadi kabinet pemerintahan dengan jumlah kementerian lebih banyak.

Baca Selengkapnya