TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta anggaran tambahan senilai Rp 589,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Permintaan ini disampaikan saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

Rapat kerja ini merupakan agenda penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja Banggar DPR dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

"Nanti saya minta Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar DPR) mendatangi bu Menteri Keuangan secara resmi menyerahkan usulan Rp 589,9 triliun tambahan belanja pusat, dari Komisi I sampai XI," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Namun, Said menekankan bahwa usulan tersebut tanpa menambah defisit dalam APBN 2025. "Itu usulannya tanpa menambahkan defisit."

Menanggapi usulan tersebut, Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu dan melihat ruang fiskal pada 2025 mendatang. "Tentu kami akan melihat dari fiscal space-nya dan tetap menjaga postur yang disepakati Komisi XI dan Panja A tadi. Tapi, di sisi lain banyak sekali aspirasi," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, dia beserta seluruh stakeholders akan bekerja keras agar RAPBN 2025 bisa menjawab berbagai tantangan yang ada. Namun, tetap selalu menjaga kesehatan serta keberlanjutannya.

Ketika ditemui setelah rapat selesai, dia juga mengatakan hal yang sama. "Nanti kami lihat di dalam APBN," kata bendahara negara itu.

Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya