Bappenas Sedang Siapkan Ekosistem untuk Ekonomi Sirkular di Indonesia

Reporter

Septi Nadya

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 3 Juli 2024 17:42 WIB

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Vivi Yulaswati, menyampaikan rencana kegiatan Green Economy Expo 2024 pada 3-5 Juli 2024. Vivi mempresentasikan agenda dan rencana acara kepada awak media di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun rencana pembangunan Indonesia sebagai negara maju untuk 20 Tahun ke depan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Vivi Yulaswati menyebut, Bappenas berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendorong peningkatan ekonomi sirkular. "Jadi intinya kami sedang menyusun pembangunan Indonesia ke depan, 20 tahun ke depan, karena kita ingin indonesia sebagai negara maju." Ujar Vivi saat memberi keterangan kepada media di acara Green Economy Expo 2024 di JCC, Rabu, 3 Juli 2024.

Dalam sesi diskusi Circular Talks, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah menyebut pihaknya sedang menyiapkan ekosistem agar ekonomi sirkular di Indonesia dapat berjalan baik sebab hingga kini ekonomi sirkuler yang berlangsung belum terstruktur. “Kita sedang menyiapkan ekosistem untuk mencapai tujuan bahwa ekonomi sirkuler dan ekonomi linier kita harus menyediakan ekosistem sejak awal,” ujar Priyanto.

Ia mengakui hingga kini ekonomi sirkular memang sudah dijalankan di Indonesia, namun demikian masih terbatas pada gerakan atau belum terstruktur. Priyanto menyebutkan ekonomi sirkular memiliki potensi sebesar Rp500 triliun sehingga mampu mendongkrak perekonomian dalam negeri, karenanya pihaknya hingga kini tengah menyiapkan berbagai aturan agar ekosistem ekonomi sirkular ini dapat terbentuk. “Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) sudah mulai kita bahas, sementara Rencana Pembangunan Jangka Panjang sedang dalam pembahasan dengan DPR,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jaya Wahono mengungkapkan profit menjadi hal utama yang patut diperhitungkan oleh pelaku usaha, karenanya kepastian regulasi dari pemerintah untuk para investor diperlukan.

Sebab, investasi dalam ekonomi sirkular diperkirakan dapat balik modal dalam kurun waktu yang tidak pendek, sehingga dukungan peran pemerintah dalam regulasi menjadi hal yang krusial serta menjadi pertimbangan penting bagi investor. “Karena ini investasi jangka panjang, regulasinya juga harus konsisten, artinya ada kepastian,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sektor dari ekonomi sirkular yang dapat berjalan adalah waste to energy. Hal ini karena sudah tercipta regulasi yang jelas lewat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Advertising
Advertising

Lewat aturan itu, para pengusaha dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada yakni sampah dengan mengubahnya menjadi energi sehingga dampak lingkungan dari sampah dapat berkurang serta di sisi lain investor mampu menghasilkan profit.

Pihaknya juga mengusulkan agar investor yang berkecimpung di ekonomi sirkular dapat mendapatkan insentif, pasalnya ekonomi sirkular menurutnya merupakan bisnis yang padat modal sehingga insentif menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha.

Bappenas juga menyerukan agar persoalan sampah dapat ditangani bersama-sama dengan berbagai pihak sehingga persoalan terkait tempat pembuangan akhir sampah yang melebihi kapasitas hingga cemaran plastik di lautan yang berakibat pada meningkatnya mikroplastik di lautan dapat diminimalkan.

SEPTI NADYA (MAGANG KJI) | ANTARA

Berita terkait

Bappenas: Pemerintah Diversifikasi Pemanfaatan Kelapa Menjadi Bahan Baku Bioavtur

6 hari lalu

Bappenas: Pemerintah Diversifikasi Pemanfaatan Kelapa Menjadi Bahan Baku Bioavtur

Bappenas menyatakan, pemerintah menyusun peta jalan hilirisasi industri kelapa. Salah satunya adalah menjadikannya bahan baku bioavtur.

Baca Selengkapnya

Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

7 hari lalu

Prabowo Rencanakan Program Cek Kesehatan Gratis untuk 52 Juta Orang, Apa Kriterianya?

Prabowo Subianto akan melaksanakan program cek kesehatan gratis atau medical check up mulai 2025 secara gratis untuk 52 juta orang. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Jokowi Kembali Singgung Istana Jakarta-Bogor Bikinan Kolonial

9 hari lalu

Jokowi Kembali Singgung Istana Jakarta-Bogor Bikinan Kolonial

Pernyataan Jokowi mengenai Istana Jakarta sebagai warisan dari kolonial bukan yang pertama kali.

Baca Selengkapnya

Indonesia-PBB Luncurkan Laporan Tahunan Soal Pelaksanaan UNSDCF 2021-2025, Apakah Itu?

15 hari lalu

Indonesia-PBB Luncurkan Laporan Tahunan Soal Pelaksanaan UNSDCF 2021-2025, Apakah Itu?

Melalui Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia dan PBB meluncurkan Laporan Hasil Tahunan pelaksanaan program pembangunan pemerintah 2021-2025.

Baca Selengkapnya

Bappenas dan PBB Meluncurkan Laporan Hasil Tahunan soal Pembangunan

16 hari lalu

Bappenas dan PBB Meluncurkan Laporan Hasil Tahunan soal Pembangunan

Laporan ini menyoroti pekerjaan dan dampak yang dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework

Baca Selengkapnya

Bappenas Kerja Sama dengan Inggris Kawal Isu SDGs dan Ekonomi Hijau

17 hari lalu

Bappenas Kerja Sama dengan Inggris Kawal Isu SDGs dan Ekonomi Hijau

Bappenas dan pemerintah Inggris bekerja sama mengawal isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta ekonomi hijau.

Baca Selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

17 hari lalu

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas

Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

17 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk lagi Kementerian Perumahan, Ini Tanggapan Sri Mulyani

32 hari lalu

Prabowo Bakal Bentuk lagi Kementerian Perumahan, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Presiden terpilih, Prabowo Subianto disebut berencana membentuk lagi Kementerian Perumahan. Sudah bentuk satgas dan sudah mengajukan target anggaran dalam RAPBN 2025

Baca Selengkapnya

Bappenas Buka 751 Formasi CPNS 2024, Tersedia untuk Lulusan D3 hingga S2

39 hari lalu

Bappenas Buka 751 Formasi CPNS 2024, Tersedia untuk Lulusan D3 hingga S2

Bappenas membuka 751 formasi lowongan kerja untuk CPNS 2024, yang akan ditempatkan di 40 direktorat dan 10 biro.

Baca Selengkapnya