TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan, mengatakan potensi carut-marut pengelolaan anggaran makan bergizi gratis sangat besar. Alasannya, masih belum jelas kementerian apa yang akan ditugaskan mengelola program ini.

"Apakah akan dibentuk kementerian tersendiri? Karena anggarannya cukup besar, Rp 71 triliun, sangat besar. Itu sudah melebihi anggaran beberapa kementerian," kata Misbah saat dihubungi pada Jumat malam, 28 Juni 2024.

Berikutnya, jika anggaran itu disebar dan dikelola beberapa kementerian, tantangannya adalah koordinasi dan sinergi antakementerian. Karena direncanakan pembentukan kementerian baru. Dan menteri yang menduduki pos itu tentu orang-orang baru. "Kita belum tahu seperti apa komitmen mereka mensukseskan program makan bergizi gratis ini," tutur dia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan konsep program makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran yang telah disetujui tahun ini Rp 70 triliun.

"Target anggaran nanti pada 2029, insya Allah kalau berjalan, kurang lebih sekitar Rp 400-500 triliun. ini tes cash awal," kata Bahlil saat berbicara di hadapan anggota pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) di Kementerian Investasi, Kamis, 27 Juni 2024. Penyampaian Bahlil itu untuk merespons permintaan APJI bisa terlibat dalam program pemerintah, khususnya katering.

Selain anggaran ratusan miliar itu, Bahlil menjelaskan tentang menu makanan yang disiapkan untuk program makan bergizi gratis pun tak seragam. Baik itu daging maupun sayur. "Mungkin di Papua dan Maluku ikan yang banyak daripada daging sapi. Di daerah sini sapi. Di wilayah timur sayur daun katuk, di sini sayur apa," ucap dia.

Misbah, menanggapi pernyataan Bahlil perihal biaya makan bergizi gratis yang diperkirakan pada 2029 sebesar Rp 400-500 triliun. Menurut dia, anggaran itu harus benar-benar diawasi. Baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas anggaran, maupun masyarakat.

Dia menjelaskan, anggaran makan bergizi gratis ini akan berada di Bendahara Umum Negara. Masalahnya, berdasarkan pengalamannya, keterbukaan informasi anggaran di lembaga tersebut kurang. Pihaknya pernah kesulitan dalam mengakses rincian penggunaan anggaran di Bendahara Umum Negara.

Dia mencontohkan, saat itu organisasinya dua kali melakukan permohonan mengakses data anggaran program BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan data anggaran untuk Bansos Presiden. Permohonan mengakses dua informasi anggaran itu ditolak. "Kementerian Keuangan bilang itu rahasia negara," ujar dia.

Tak hanya itu, Misbah mengatakan pengawasan terhadap anggaran Rp 71 triliun itu pun harus diini diawasi secara ketat. Sehingga penggunaan duit itu benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Jangan sampai, kata dia, anggaran makan gratis bergizi itu hanya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. "Kami harapkan nanti masyarakat sipil bisa betul-betul memantau pelaksanaan anggaran itu," ucap Misbah.

Pilihan Editor: Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya