Kadin Jawa Barat Bentuk Lembaga Konsultasi Bisnis

Reporter

Editor

Selasa, 21 Juli 2009 17:24 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat membentuk Lembaga Konsultasi Bisnis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha Jawa Barat." Ini untuk menfasilitasi pelaku usaha terutama dari sektor perbankan, perpajakan, dan investasi." kata Ketua LKB Kadin Jabar Maulana Ibrahim di Bandung, Selasa (21/7).

Menurut Maulana, pelaku usaha sering mengeluhkan banyaknya masalah yang dihadapi. Diantaranya soal produk-produk perbankan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Karenanya, Maulana menargetkan, lembaganya bisa memberikan konsultasi keuangan. Misalnya tentang pembentukan neraca keuangan, pengelolaan asset, hingga cara pemanfaatan pinjaman dan pola pengembalian kredit.“Umumnya UKM banyak yang belum tersentuh oleh perbankan, sehingga mereka masih kesulitan mengembangkan usaha.”kata Komisaris Utama Medco Agro ini.

Lembaga konsultasi bisnis Kadin Jabar ini,nantinya juga akan menkaji peraturan-peraturan daerah yang dianggap memberatkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya."Perda yang berjalan sekarang, bertolak belakang dengan kebutuhan dunia usaha, misalnya tentang pajak daerah hingga aturan perizinan" ujarnya.

Lembaga baru ini sendiri akan mendorong program kerja di jajaran pengurus yang meliputi 13 wakil bidang. “Pemerintah Daerah akan digandeng agar Perda yang dibuat bisa sejalan dengan kebutuhan dunia usaha,” katanya.


ALWAN RIDHA

Berita terkait

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.

Baca Selengkapnya

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.

Baca Selengkapnya

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.

Baca Selengkapnya