TEMPO.CO, Karanganyar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi selepas dari Kabupaten Klaten, pada Rabu, 19 Juni 2024 ini juga meninjau proyek pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Program itu diterapkan di Dukuh Sangiran, Dusun Ngrawan, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo.

Pengadaan pompa air dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan TNI untuk membangun sarana perairan untuk pertanian.

Kepada wartawan, Jokowi mengemukakan program pompanisasi tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah tapi semua provinsi di Indonesia yang diperkirakan mengalami masalah kekeringan akibat kemarau panjang.

"Program pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja tetapi semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang," ujar Jokowi ketika ditemui seusai meninjau proyek pompanisasi di Dukuh Sangiran.

Dengan program pompanisasi itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Dia mencontohkan di Provinsi Jawa Tengah Jawa telah ditargetkan produksi pertanian untuk beras tahun ini sebesar 9,8 juta ton.

"Di Jawa Tengah itu target kita untuk produksi sebesar 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi ini kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Nggak banyak. Dari 9,8 juta ton kita akan menambahkan 1,3 juta ton," tutur Jokowi.

Dia mengatakan untuk mendongkrak peningkatan produktivitas pertanian di Provinsi Jawa Tengah tersebut pemerintah sudah mendatangkan bantuan pompa. "Di Jawa Tengah sudah didatangkan pompa yang diterima di provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), di Kodam itu 4.300 pompa baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini," kata dia.

Dengan program itu pihaknya berharap dampak terjadinya musim kemarau yang telah diprediksikan sebelumnya dapat tertangani. "Saya harapkan terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management itu sangat penting sekali," ucap dia.

Selanjutnya baca: Upaya untuk atasi persoalan kekeringan panjang<!--more-->

Dia menyebutkan sistem pompanisasi yang diterapkan untuk masing-masing daerah berbeda. Setidaknya ada tiga sistem yang diterapkan dalam program pompanisasi itu.

"Yang pertama pompanisasi dari sungai. Tarik diambil. Yang kedua dari air tanah. Yang ketiga tadi yang kita lihat di Klaten, dari sungai masuk ke irigasi teknis yang ada. Beda-beda," katanya.

Upaya lain untuk mengatasi persoalan kekeringan panjang, Jokowi mengatakan nantinya pemerintah juga akan mengadakan hujan buatan. "Dan juga hujan buatan di akhir-akhir musim penghujan seperti ini akan kita maksimalkan. Ini semua provinsi ya," ucap dia.

Menurutnya, langkah itu juga sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk menekan impor beras. "Ya ini juga upaya untuk menekan impor ya. Dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar sehingga kita dapat panen maksimal itu tidak hanya di tahun tanam pertama, tahun tanam kedua juga tetap, tahun tanam ketiga juga tetap sama," ujarnya lagi.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengemukakan Kabupaten Karanganyar memiliki lahan pertanian atau sawah produktif seluas total 19.946 hektare.

"Dengan potensi wilayah kita yang seluas 76.777 hektare, kita masih punya sawah keseluruhan itu yang lahan kering itu 56.000 hektar. Di situ kita punya sawah yang kering dan basah itu produktif 19.946 hektare. Sementara yang lokasi sawah irigasi 12.926 hektare, yang belum teririgasi teknis masih punya 7.000 hektare," ungkap Timotius.

Dia mengatakan sistem pompanisasi yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah itu. "Program ini untuk mengoptimalkan yang 7.000 hektar itu. Jika bisa optimal, maka produksi pangan kita akan meningkat. Pada tahun 2023 Karanganyar sudah surplus 150.000 ton dan diharapkan 2024 bisa meningkat lagi," tutur dia.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam pengelolaan pompanisasi tersebut pemerintah juga berkoordinasi dengan TNI. "Untuk pelaksanaannya kami kerja sama dengan TNI supaya nanti lebih masif untuk penggunaannya. Di beberapa titik nanti bisa bergiliran sehingga bisa optimal pemakaiannya. Kemarin ada 50 titik ya nanti penggunaannya diatur mekanismenya yang disepakati antara Dinas Pertanian dan Kodim," katanya.

Pilihan Editor: Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024