TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim tak ada masalah dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, masalah justru terletak di pimpinannya.

“IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya,” ujar Luhut dalam Rapat RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

Luhut juga membantah narasi yang menyebutkan tak ada investasi di IKN. Menurut dia, seluruh proses pembangunan di proyek itu terus berjalan. Dia mengakui banyak masalah yang muncul pada masa lalu. Tapi dia mengklaim telah menuntaskan masalah-masalah itu.

“Overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi pelaksana tugasnya sekarang Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono),” kata dia.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri pada Senin, 3 Juni lalu. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Sedangkan jabatan wakil dipercayakan kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni.

Alasan mundurnya Bambang dan Dhony yang masih menjadi misteri ini menimbulkan spekulasi di publik. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.

“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.

Pilihan Editor: Sebelum Aturan Diteken Jokowi, Luhut Sempat Ribut dengan Bahlil soal Izin Tambang untuk Ormas