TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 Mei 2024, Presiden Jokowi telah menekan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024. Pada aturan tersebut, pemerintah menambah pasal 83A tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang dapat dilakukan oleh ormas keagamaan, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat (1).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri. Ketentuan lebih lanjut tentang penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Presiden.

Menanggapi peraturan baru tersebut, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan menjadi langkah berani Jokowi memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat. Melalui Yahya, PBNU berterima kasih kepada Jokowi atas langkah perluasan pemberian izin tambang ormas keagamaan.

“PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yahya, pada 3 Juni 2024.

Profil Gus Yahya

Pemilik nama asli Yahya Cholil Staquf ini lahir pada 16 Februari 1966, di Rembang. Ia memiliki latar belakang keluarga santri. Ayahnya, Cholil Bisri merupakan kakak dari Mustofa Bisri atau Gus Mus. Bersama pamannya, ia mengurus pondok pesantren Raudlatut Tholibin Rembang (Leteh). Ia juga memiliki adik yang menjadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas.

Gus Yahya menghabiskan masa kecilnya di Pesantren Leteh dan melanjutkan pendidikan menengah di Yogyakarta. Ia juga pernah mondok di Madrasah Al-Munawwir Krapyak, asuhan Ali Maksum. Kemudian, ia melanjutkan studi di jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada (UGM), tetapi tidak menyelesaikannya.

Saat menjadi mahasiswa, Gus Yahya aktif mengikuti organisasi dan kelompok studi. Saat masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (1999-2001), ia dipercaya menjadi juru bicara. Bahkan, ia juga ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Jokowi. Setelah itu, ia juga menjabat sebagai Katib Aam.

Dilansir jatim.nu.or.id, Gus Yahya juga aktif menyuarakan pesan perdamaian dunia dengan menjadi pembicara internasional, seperti dalam American Jewish Committee (AJC) di Israel. Ia juga mewujudkan perdamaian dengan membangun institut keagamaan di Amerika Serikat bernama Bayt ar-Rahmah li ad-Da’Wa al-Islamiyyah Rahmatan li al-’Alamin.

Saat ini, Gus Yahya menduduki posisi sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Penetapan Gus Yahya dilakukan sesuai hasil sidang pleno V dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung, pada 24 Desember 2021.

RACHEL FARAHDIBA R | RIRI RAHAYU | HARIS SETYAWAN

Pilihan Editor: Kata PP MUhammadiyah dan PBNU Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan