TEMPO.CO, Jakarta - Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge, mengatakan masuknya Starlink di Indonesia berpotensi mempercepat transformasi digital kesehatan, khususnya dalam memantau persebaran penyakit.

Menurut Grace, akses internet yang disediakan Starlink akan sampai ke level Puskesmas yang juga memiliki kewajiban melakukan pelayanan promotif dan preventif. "Dengan akses internet yang lebih luas dan cepat, data terkait tren kasus penyakit yang tinggi dapat diketahui dengan adanya laporan yang cepat di tingkat puskesmas," ujarnya pada Ahad, 26 Mei 2024.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang digelar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia. Diskusi itu mengangkat tema “Memotret Digitalisasi Dunia Kesehatan dan Masuknya Starlink di Indonesia”.

Menurut Grace, data kesehatan saat ini tidak terkumpul dengan baik dan real-time, sehingga pengambilan keputusan tidak dilakukan cepat dan tepat sasaran. Dia mencontohkan, di suatu daerah di Kalimantan, tenaga kesehatan mesti naik perahu setengah hari ke ibu kota Kabupaten hanya untuk sinkronisasi data stunting (EPPBGM) karena akses internet tidak ada.

"Tentunya hal ini memperlambat proses alokasi intervensi yang dibutuhkan," ujar Grace.

Grace menambahkan, akses internet ini juga dapat memungkinkan terjadinya pemantauan kesehatan yang terpadu. Bagaimanapun, ujar dia, data tentang pemantauan penyakit sebenarnya terhubung juga dengan data lain, misalnya data pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan BMKG, lanjutnya, pernah membuat pemantauan trend data cuaca untuk melihat pengaruhnya terhadap berkembangnya populasi nyamuk. "Koordinasi dan integrasi data antar institusi seperti ini perlu digiatkan agar upaya antisipasi wabah penyakit lebih baik dilakukan."

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di Monash University Indonesia terkait dengan pola dan risiko berbagi data kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menerima cukup edukasi mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi jika data kesehatan mereka sudah terdigitasi dan terdigitalisasi.

Ia menyebutkan, hasil survei pada 600 responden di kota-kota besar di Jawa dan Makassar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan yang mereka bagi datanya. "Namun, ada kecemasan akan risiko kebocoran data. Ketika masyarakat diberikan otorisasi untuk menarik/mengakses datanya, maka tingkat kepercayaan untuk memberikan datanya lebih tinggi,” kata Grace.

Peneliti Data & Democracy Research Hub, Arif Perdana, mengatakan Starlink punya potensi besar, namun harus dikelola dengan baik dan dikawal oleh pemerintah agar mereka patuh dengan regulasi terkait perlindungan data.

“Jika melihat reaksi masyarakat di media sosial terkait dengan masuknya Starlink di Indonesia, ada kekhawatiran bahwa data kita akan dengan mudah diakses oleh pihak asing atau bahwa akses internet akan dimanfaatkan oleh organisasi anti pemerintah. Namun, sebenarnya tidak semudah itu karena ada aturan di Indonesia yang harus dipatuhi," kata Arif.

Misalnya, kata dia, perangkat telekomunikasi dari Starlink harus mendapatkan e-sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu.

Arif yang juga Associate Professor pada program Data Science menjelaskan, dalam hal transmisi data, Telkom (AS7713) berperan sebagai penyedia layanan internet (ISP) yang menghubungkan Starlink (AS45700) dengan jaringan global.

Telkom menyediakan jalur interkoneksi yang memungkinkan data dari Starlink untuk diteruskan ke jaringan lain, baik domestik maupun internasional.

"Sebagai bagian dari infrastrukturnya, Telkom mengelola routing dan memastikan bahwa transmisi data berjalan efisien dan aman. Peran ini penting untuk memastikan bahwa layanan internet dari Starlink dapat diakses oleh pengguna di Indonesia dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulator nasional," kata Arif.

Dia menilai kekhawatiran mengenai predatory pricing oleh Starlink boleh jadi terlalu berlebihan karena
harga Starlink lebih tinggi daripada provider lokal saat ini. Operator seperti XL Axiata dan Indosat, kata Arif, menyambut positif kehadiran Starlink, melihat potensi kerjasama untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah terpencil.

"Starlink dan operator lokal dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan internet," ujar Arif.

Arif mengatakan, pemerintah harus memantau harga dan praktik bisnis untuk mencegah strategi predatory pricing dan memastikan persaingan yang adil. "Kerja sama dan regulasi yang tepat dapat memastikan sinergi positif tanpa mengorbankan keberadaan operator lokal," kata Arif.

Tahun ini pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat, yang rencananya akan rampung pada Oktober 2024. Masuknya Starlink dengan janji memberikan layanan internet yang lebih baik di Indonesia sebenarnya dapat membantu pemerintah dalam upaya mensinergikan data, utamanya data kesehatan.

"Masuknya Starlink ini dapat memungkinkan akses lebih luas ke Pusat Data Nasional, memastikan kontinuitas layanan saat jaringan utama terganggu, dan memungkinkan pengumpulan serta transmisi data real-time dari berbagai lokasi terpencil ke Pusat Data Nasional," kata Arif.

Sementara itu, Co-Director Data & Democracy Research Hub Ika Idris mengingatkan kerja sama swasta dan pemerintah dalam memberikan layanan publik harus berpusat pada kepentingan publik. "Pada akhirnya, kerja sama pemerintah dan swasta mesti ditujukan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik," kata Ika.

Salah satu masalah yang seringkali berulang, menurut Ika, pada implementasi pelayanan publik adalah masalah operasional utamanya digital skills yang cukup dan kesadaran menegakkan etika digital dalam menjaga privasi publik.

Pilihan Editor: Internet Satelit vs Internet BTS, Mana yang Lebih Menguntungkan?