TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang tak boleh menimbulkan korban. Hal ini disampaikan Jokowi kepadanya saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 24 April 2024.

AHY mengakui masih banyak kendala dalam pengadaan tanah IKN. Salah satunya karena sebagian wilayah masih didiami masyarakat, sehingga belum dapat digunakan untuk pembangunan. Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pemangku kepentingan perlu membentuk skema penyelesaian masalah yang peduli terhadap dampak sosial kemasyarakatan.

“Penekanan dari Bapak Presiden tentunya dalam rangka menghadapi atau menangani situasi di lapangan, pendekatannya harus baik. Tidak boleh ada yang menjadi korban. Masyarakat yang harusnya kita lindungi, tidak boleh merugi apalagi menjadi korban,” katanya dalam keterangan resmi pada Kamis, 25 April 2024.

AHY menekankan, pada prinsipnya lahan di IKN harus beres terlebih dahulu. Setelah itu, baru kemudian bisa dikeluarkan Sertifikat Hak Pakainya untuk proyek-proyek di IKN.

Pada 14 Maret lalu, AHY mengungkapkan masih ada sekitar 2.086 hektare lahan di IKN yang bermasalah. Pasalnya, sejumlah bidang lahan masih diduduki atau dimiliki masyarakat.

Meskipun ingin percepatan, namun AHY mengaku tak mau terburu-buru tanpa pertimbangan. “Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tetapi juga tidak boleh grasah-grusuh. Kita ingin semua tahapannya dilalui dengan baik, pendekatannya dengan pendekatan yang humanis," tuturnya.

Dengan pertimbangan yang matang, kata dia, diharapkan tak ada masalah di kemudian hari. "Jadi, Otorita IKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kira-kira itu yang menjadi pembahasan tadi. Jadi investasi juga bisa bergerak dengan lebih cepat lagi."

Pilihan Editor: Groundbreaking Keenam di IKN, Kepala OIKN: Ada Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa hingga Universitas dari Malaysia