Target penerimaan pemerintah dari program privatisasi perusahaan milik negara tahun ini yang besarnya Rp 8 triliun dibuktikan tidak tercapai. Jumlah penerimaan negara yang realistis dari program privatisasi itu sekitar Rp 3 - 4 Triliun.

Pernyataan itud disampaikan oleh Deputi Meneg BUMN Bidang Privatisasi Mahmuddin Yasin sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR mengenai pengesahan RUU BUMN menjadi UU di gedung MPR/ DPR Jakarta, Selasa (27/5).

Penerimaaan itu antara lain akan didapat dari penerbitan sahan baru atau initial public offering (IPO) Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia serta privatisasi Perusahaan Gas Negara (PGN). Sedangkan, kegagalan pencapaian target tahun ini terutama disebabkan adanya penundaan privatisasi PT. Indofarma.

Mahmuddin menjelaskan privatisasi pabrik farmasi itu tertunda karena adanya masalah internal terkait dengan molornya laporan keuangan Tahun 2002. Kita perlu cek ke manajemen (Indofarma) dulu, sehingga ada pengalihan dari rencana privatisasi ke restrukturisasi, ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini pemerintah berencana melakukan privatisasi terhadap 10 perusahan BUMN. Selain itu ada beberapa perusahan BUMN yang tertunda pelaksanaan nya pada Tahun 2001 2002 akan ikut dijual tahun ini. kita hanya fokus pada IPO Mandiri, BRI dan PGN, ungkap Mahmuddin.

(Kurniawan TNR)