TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 triliun hingga akhir 2024. Adapun pembangunan IKN secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun dengan porsi 19-20 persen dari APBN.

"Optimistis, dong. Kalau kerja harus optimistis," kata Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos ketika ditemui di Ombudsman RI pada Rabu, 20 Maret 2024.

Soal prospek investasi asing, Jaka menyebut investor asing sudah masuk. Sebelumnya, hal ini juga beberapa kali disampaikan Otorita IKN bahwa investor asing masuk melalui skema kerja sama dengan investor domestik.

"Kalau pure nggak pure (investor asing), kita nggak bisa bilang. Duit itu nggak ada warga negaranya. Misalnya, yang maju PT X dengan asing, kata mereka 50:50 tapi nggak tahunya duit asing semua, kan kita nggak tahu," ungkap Jaka.

"Tapi kerja sama itu ada. Namanya investasi, kan cair."

Selanjutnya: Otorita IKN berkomitmen tingkatkan realisasi investasi<!--more-->

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut terus berkomitmen meningkatkan realisasi investasi di IKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan promosi.

Bambang juga berujar, sesuai prinsip pemerintahan yang baik, Otorita IKN sangat cermat dalam menyeleksi investor. Investor yang dipilih adalah yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas.

Adapun sejak September 2023 hingga Februari 2024, Otorita IKN telah melakukan lima tahap groundbreaking proyek pembangunan IKN. Bambang mengatakan dari kelima groundbreaking tersebut, total investasi yang masuk mencapai Rp 49,6 triliun.

"Sudah ada 32 kira-kira institusi yang melaksanakan groundbreaking," kata Bambang di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Maret 2024, dikutip dari Antara.

Rencananya, groundbreaking tahap keenam akan dilakukan pada Mei 2024. Pada tahap ini, groundbreaking yang ditargetkan adalah untuk proyek-proyek pendidikan.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Terpopuler Bisnis: Ingat Prosedur Magang di Luar Negeri Sebelum Terjebak TPPO, Kendala Revisi Perpres BBM Subsidi