TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, angkat bicara soal kondisi dunia usaha usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.

Shinta memperkirakan putusan tersebut tak lantas menghapus ketidakpastian dan sikap menunggu dari kalangan pengusaha saat ini.

"Terpilihnya Prabowo-Gibran memberikan persepsi yang lebih tinggi terhadap stabilitas iklim usaha atau investasi Indonesia. Tapi ini tidak berarti bahwa persepsi uncertainty atau kondisi wait and see sepenuhnya hilang dari pelaku usaha," ujar Shinta saat dihubungi, di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, pada dasarnya arah kebijakan ekonomi pemimpin baru sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya dalam penilaian risiko bisnis dan peluang pertumbuhan usaha. Namun, arah kebijakan dan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda.

Sebab, menurut Shinta, kebijakan yang baik dan sudah ditetapkan pun bisa diimplementasikan secara berbeda. Walhasil, kebijakan itu bisa jadi berdampak negatif terhadap kondusivitas dan kelangsungan usaha.

Shinta juga menilai hasil Pemilu 2024 juga hanya sedikit menurunkan ketidakpastian pasar dan kecenderungan menunggu atau wait and see. Dalam hitungannya, kecenderungan tersebut masih akan terus berlanjut hingga kuartal III tahun ini. "Dan penilaian iklim usaha yang lebih firm baru bisa dilihat pada 2025."

Lebih jauh, Shinta berharap, para pemimpin baru dapat bekerja sama dengan pelaku usaha secara lebih intens dan berkelanjutan. Dengan begitu, agenda-agenda reformasi struktural ekonomi yang sudah ada saat ini bisa disempurnakan.

Tak hanya itu, ia juga berharap pemimpin baru itu dapat mengadopsi dan mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang sudah disiapkan oleh Apindo dalam peta jalan perekonomian Indonesia 2024-2029.

Sedikitnya ada lima rekomendasi dari Apindo yang dapat diadopsi oleh kepemimpinan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Lima hal itu adalahpeningkatan kepastian hukum, perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintah; kebijakan terkait adopsi teknologi peningkatan SDM; serta optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, dukungan adopsi environmental, social, governance (ESG) oleh bisnis dan pengembangan energi hijau serta pengadaan infrastruktur, transisi energi dan ketersediaan sarana-prasarana digital.

Pilihan Editor: Prabowo soal Program Makanan Bergizi: Kalau Tidak Berani Sekarang, 18 Tahun Lagi, Bangsa Indonesia Lemah Fisik, Otak..