80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Rabu, 20 Maret 2024 21:05 WIB

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa

TEMPO.CO, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi sertifikat halal gratis untuk 1.000 UMKM. Tujuannya agar UMKM memiliki daya saing tinggi.

Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan Indonesia diprediksi menjadi konsumen produk halal tertinggi, sekitar Rp4 triliun pada 2025. Sumut merupakan provinsi dengan populasi muslim terbesar kelima di Indonesia.

"Sumatera Utara punya beragam produk halal yang bisa jadi unggulan di pasar global. Makanan, minuman, fashion, kosmetik sampai pariwisata, kita bisa jadi pemimpin industri halal," kata Hassanudin di aula kantor gubernur, Rabu, 20 Maret 2024.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Sumut, saat ini, ada 196.471 atau 22 persen dari total UMKM bergerak di sektor akomodasi makanan dan minuman. Pemerintah perlu memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar kehalalan yang ketat.

"Oleh karena itu, betapa pentingnya legalitas dan sertifikasi bagi pelaku usaha sebagai jaminan kepada konsumen," kata Hassanudin.

Advertising
Advertising

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan kegiatan ini mendukung kebijakan wajib halal di Oktober 2024. Setelah itu, pemerintah mulai menertibkan produk-produk yang tidak tersertifikasi.

"Dari 4 juta produk UMKM halal, 2,5 juta melalui program Sertifikat Halal Self Declare Kemenkop UKM. Setelah 17 Oktober 2024, pemerintah akan menertibkan, mulai dari teguran tertulis, menarik produk dari pasaran sampai jalur hukum," kata Yulius.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, biaya sertifikasi dan efektivitas pendamping halal. Pihaknya akan mengoptimalkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan mendorong Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal.

"Banyak UMKM kita bahannya dari RPH yang belum bersertifikat, kita akan dorong lewat regulasi. Kantong-kantong UMKM ada di kabupaten dan kota, kita bersyukur Kemenkop UKM mau membantu sertifikat halal untuk pelaku usaha," kata Naslindo Sirait.

Pilihan Editor: Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

Berita terkait

PNM Rayakan Hari Bumi dengan Pelatihan untuk UMKM

8 jam lalu

PNM Rayakan Hari Bumi dengan Pelatihan untuk UMKM

Terdapat tiga aktivitas kegiatan, dua di antaranya adalah pelatihan literasi keuangan digital dan penanaman bibit tanaman.

Baca Selengkapnya

Pasar Kuliner Labuan Bajo Menjadi Zona Halal

20 jam lalu

Pasar Kuliner Labuan Bajo Menjadi Zona Halal

LPPOM MUI memasang plang sertifikasi halal di kawasan Pasar Kuliner Labuan Bajo.

Baca Selengkapnya

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

2 hari lalu

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berkomitmen untuk terus membersamai pelaku UMKM

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

3 hari lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

4 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

Solo Great Sale 2024 (SGS 2024) diharapkan menjadi sarana para pelaku UMKM memasarkan produknya.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

4 hari lalu

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

7 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

8 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

9 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya