TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan, yang seharusnya berhenti sampai Juni 2024.

"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ujar Jokowi ketika bertemu warga di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 21 Maret 2024.

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah. "Senang banget. Alhamdulillah sangat membantu untuk kenaikan harga pangan, seperti sekarang harga beras kan lumayan tinggi harganya, jadi adanya bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga saya dan suami," katanya.

Warga lainnya, Maswah, mengungkapkan bagaimana bantuan ini meringankan beban hidupnya. Ia pun berharap bantuan tersebut dapat terus dilanjutkan. "Sangat-sangat berharap dilanjutkan (bantuannya) karena ini sangat membantu kami dan kami pun sangat membutuhkannya," ucap Maswah.

Sementara itu, Paijan, seorang kuli bangunan mengaku antusias untuk bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi dan mengatakan bantuan pangan tersebut sangat membantu penghasilannya yang tidak menentu.

"Bagi keluarga macam kami tentu cukup terbantu, karena penghasilan kami kan tidak tetap, kadang hadir, kadang tidak, dengan adanya bantuan kan merasa terbantu," tutur Paijan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran bantuan sosial atau Bansos pemerintah mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.

"Anggaran Bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Realisasi tersebut terdiri dari lima pos. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Rinciannya antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Kelompok Penerima Manfaat atau KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.

Sementara untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak Rp 900 miliar. Dana ini dialokasikan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah bagi 105,1 ribu mahasiswa.

Anggaran berikutnya dialirkan ke Kementerian Agama sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa.

Terakhir, sebanyak Rp 800 miliar dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan tanggap darurat bencana.

ANTARA

Pilihan Editor Relaksasi HET Diklaim Redam Kenaikan Harga Beras di Jawa Barat