TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut proporsi dividen BUMN lebih besar dibandingkan penyertaan modal negara (PMN), yaitu sebesar 55 persen dan 45 persen.

Proporsi itu, jelas Erick, berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan itu sesuai dengan target Kementerian BUMN yang menginginkan dividen lebih besar dari PMN.

"Seperti sebelumnya, kumulatif antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya, kurang lebih proporsinya 55 persen dibandingkan 45 persen," kata Erick di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Erick menyampaikan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp 226,1 triliun. Rinciannya, Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Selanjutnya, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024.

"Total kontribusi kita kepada pendapatan negara dari dividen, pajak, PNBP, ini kurang lebih sudah mencapai 20 persen. Jadi dari total pendapatan negara 100 persen, kontribusi kita itu kurang lebih 20 persen," ujarnya.

Tak hanya dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 juga akan mencapai Rp 309 triliun (Rp 292 triliun tunai) atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun. Erick mengatakan, total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun disebabkan ada laba non-cash senilai Rp 55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp 38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," ucap Erick.