TEMPO.CO, Jakarta - Surat Pemberitahuan Tahunan,atau yang disingkat sebagai SPT pajak, merupakan alat yang sangat penting dalam struktur pajak di Indonesia. Melalui SPT, para wajib pajak dapat secara jelas melaporkan kewajiban pajak mereka kepada negara.

Menurut informasi dari pajakku.com, SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh setiap wajib pajak untuk memberikan laporan mengenai perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta aset dan kewajiban sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

SPT pajak tidak hanya satu jenis, melainkan terdiri dari dua kategori utama: SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk memberikan laporan untuk suatu periode pajak tertentu, sementara SPT Tahunan digunakan untuk menyampaikan data selama satu tahun pajak.

Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, harus melaporkan pajak mereka melalui SPT. Batas waktu pengiriman SPT adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Umumnya, batas waktu pengiriman SPT Masa adalah paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Untuk wajib pajak individu, batas waktu pengiriman SPT Tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu pada akhir Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan, batas waktu pengiriman SPT Tahunan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu pada akhir April.

Keterlambatan dalam pengiriman SPT dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi wajib pajak, berupa denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp 100.000 untuk SPT Tahunan individu, dan Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan badan usaha.

Sekilas tentang regulasi pajak di Indonesia

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara. Di Indonesia, regulasi pajak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan menteri. Berikut beberapa regulasi pajak yang perlu diketahui:

1. Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 23A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):

UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan aturan dasar mengenai perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, tata cara penghitungan pajak, dan tata cara pembayaran pajak.
UU KUP telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh):

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). UU PPh membagi penghasilan menjadi beberapa kategori, seperti penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, dan penghasilan dari modal. UU PPh juga mengatur tentang tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan berbagai ketentuan lainnya.

4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN):

UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) mengatur tentang pengenaan pajak atas pertambahan nilai barang dan jasa yang terkonsumsi dalam suatu negara.
UU PPN mengatur tentang tarif pajak, mekanisme pemungutan pajak, dan berbagai ketentuan lainnya.

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan peraturan pelaksana UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. PMK berisi tentang berbagai ketentuan teknis terkait dengan perpajakan, seperti tata cara pemotongan pajak, tata cara pembayaran pajak, dan tata cara pelaporan SPT Pajak.

Regulasi pajak di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi pajak terbaru agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Beberapa contoh regulasi pajak terbaru:

• UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• PMK Nomor 33/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi

MICHELLE GABRIELA | MUHAMMAD RAFI AZZAHRI

Pilihan Editor: Ketahui Batas Waktu Penyampaian Laporan SPT Pajak, Apa Sanksi Wajib Pajak Jika Terlambat Lapor?