Terkini Bisnis: Jokowi Minta Harga Pangan Jelang Lebaran Terkendali, Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah

Reporter

Tempo.co

Editor

Khairul anam

Senin, 18 Maret 2024 12:01 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi bisnis hingga Senin siang, 18 Maret 2024, dimulai dari Presiden Jokowi yang meminta Bulog dan Bapanas menjaga harga pangan menjelang lebaran.

Lalu ada berita tentang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebut ada sejumlah titik rawan macet saat arus mudik di Tol Cipali.

Selanjutnya ada berita tentang konsumen yang menolak penerapan cukai minuman berpemanis. Diklaim tak sebabkan penyakit selama konsumsinya wajar. Terakhir, berita tentang Kementan yang mengklaim panen jagung melimpah sehingga tidak perlu impor.

1. Jokowi Minta Bulog dan Bapanas Jaga Harga Pangan Menjelang Lebaran

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Istana Negara Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Advertising
Advertising

Arief usai rapat mengatakan Presiden Jokowi menginginkan supaya harga pangan, termasuk beras, dijaga menjelang Idul Fitri pada 10-11 April mendatang. Beberapa komoditas strateis lain juga turut dibahas seperti daging.

Baca selengkapnya di sini.

Titik rawan macet Cipali...

<!--more-->

2. Ini Titik Rawan Macet saat Arus Mudik di Tol Cipali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan terjadi kemacetan di ruas Tol Cipali pada puncak arus mudik Lebaran 2024 melihat antusiasme warga begitu tinggi menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang kampung.

"Kita memang mengamati kemungkinan kemacetan itu ada di tiga tempat, salah satu itu di Cipali karena ada ruas yang lebih kecil," ujar Budi dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini.

3. Konsumen Tolak Cukai Minuman Berpemanis, Klaim Tak Sebabkan Penyakit Selama Konsumsi Wajar

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementan Keuangan atau DJBC Kemenkeu tahun ini. Rencana tersebut tak hanya ditolak asosiasi industri namun juga konsumen.

Kharisma Balkis, 25 tahun, mengaku sebagai konsumen kerap menstok MBDK dalam kemasan botol maupun karton. Menurut dia, penerapan cukai minuman berpemanis justru memberatkan para konsumen.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah, Tak Perlu Impor

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Perum Bulog membeli hasil panen petani lokal secara maksimal seperti komoditas jagung. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengklaim hasil panen jagung melimpah sehingga pemerintah dapat menyetop impor jagung.

"Setidaknya 500 ribu ton jagung petani dapat diserap secara cepat," kata Suwandi dalam keterangan tertulis pada Ahad, 17 Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini.

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

2 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

2 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

3 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

5 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

6 jam lalu

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

Persidangan perkara dugaan pemerasan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementan terkuak fakta-fakta baru.

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

7 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

7 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

8 jam lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya