Apakah Vaksin HPV untuk Cegah Kanker Serviks Ditanggung BPJS Kesehatan?

Reporter

Tempo.co

Editor

Laili Ira

Rabu, 6 Maret 2024 19:15 WIB

Petugas medis menyiapkan vaksin HPV (Human Papillomavirus) pada kegiatan bulan imunisasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu 26 Agustus 2020. Imunisasi yang diikuti siswi kelas V dan VI untuk mencegah infeksi virus HPV (human papillomavirus). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Human Papillomavirus (HPV) merupakan virus yang dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit, salah satunya kanker serviks (leher rahim). Oleh karena itu, diperlukan pemberian vaksin HPV DNA untuk mengurangi risiko terkena kanker leher rahim, terutama bagi perempuan sebelum aktif secara seksual.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ada 103 juta perempuan berusia di atas 15 tahun yang berisiko terkena kanker leher rahim, menempati peringkat dua di Indonesia setelah kanker payudara, yang mana terdapat 36 ribu perempuan terdeteksi setiap tahunnya.

Lalu, apakah vaksin HPV untuk cegah kanker serviks ditanggung BPJS Kesehatan? Berikut informasinya.

Apakah Vaksin HPV Ditanggung BPJS Kesehatan?

Vaksinasi HPV DNA tidak termasuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Namun, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, dalam rangka pengendalian kasus kanker, layanan promosi, preventif, skrining, dan konsultasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) terus diperkuat.

Advertising
Advertising

“Tidak hanya kuratif dengan menjamin pengobatan, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan promotif dan preventif untuk mencegah kanker, bagi perempuan ada program IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) atau pap smear untuk mendeteksi kanker serviks yang bisa diperoleh di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) sesuai ketentuan,” kata Ali yang dikutip dari Antara, Rabu, 6 Maret 2024.

Pap Smear sendiri adalah pemeriksaan medis yang berguna untuk mengetahui tanda-tanda perubahan pada bagian leher rahim.

Pemeriksaan IVA dianjurkan dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk perempuan berusia 21 tahun ke atas. Bagi perempuan berusia 30-65 tahun dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Vaksin HPV Gratis Diprioritaskan untuk Anak-anak

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti, menyebut Kemenkes akan memperluas cakupan vaksin HPV DNA secara bertahap pada 2024. Pemberian vaksin itu kini masih terbatas di DKI Jakarta.

“Skrining vaksin HPV DNA masih khusus DKI Jakarta saja karena anggaran masih terbatas. Tahun depan akan kami perluas secara bertahap di 16 provinsi di Indonesia untuk menangani kanker serviks,” ucap Eva di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.

Dia menjelaskan, vaksin HPV gratis masih diprioritaskan untuk anak-anak usia kelas 5 dan 6 sekolah dasar (SD). Selanjutnya, akan disusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi kanker serviks guna menghitung jumlah keperluannya untuk masyarakat Indonesia.

Eva juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menyosialisasikan skrining kanker secara dini kepada masyarakat.

“Perlu kerja sama lintas sektor bagaimana informasi ini sampai ke masyarakat, deteksi dini kanker serviks itu penting, terutama pada perempuan berusia 30-50 tahun,” ujarnya.

Kisaran Biaya Vaksin HPV

Biaya vaksinasi HPV DNA berbeda-beda di setiap fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit. Pemberian vaksin biasanya dilakukan sebanyak dua kali untuk setiap orang dewasa.

Sebagai contoh, Siloam Hospitals mematok harga vaksinasi HPV sebesar Rp1.350.000. Selanjutnya, vaksinasi HPV (4 strain) di RS Royal Progress sebesar Rp1.225.000, lalu Rp3.150.000 untuk tiga kali suntik vaksin HPV di RS St. Carolus.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Usia yang Disarankan Vaksinasi HPV Menurut Dokte

Berita terkait

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

9 jam lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

13 jam lalu

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

Dengan membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya, status kepesertaan JKN-nya sipastikan akan tetap aktif dan bisa digunakan kapanpun untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

3 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

4 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

4 hari lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

4 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

6 hari lalu

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

8 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

8 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya