Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa

Rabu, 6 Maret 2024 13:16 WIB

Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan investor ogah menanam modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa. Angka tersebut dinilai terlalu sedikit untuk investor bisa cepat balik modal dan meraup keuntungan.

"Investor kan menghitung berapa IRR-nya (internal rate of return) atau indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi)," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Dalam hitungan itu, menurut Faisal, investor yang akan membuat perumahan misalnya akan memproyeksikan keuntungan dari jumlah orang dikali ongkos investasi yang dikeluarkan.

"Jadi, kalau cuma 1,9 juta atau 2 juta, nggak ada (investor) yang mau. Nggak make sense," kata Faisal.

Hal ini juga yang menurut Faisal juga jadi pertimbangan Softbank Inc. batal berinvestasi di IKN. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menyebutkan mundurnya Softbank dari IKN sebagai bukti bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh investor.

Advertising
Advertising

Sebab, kata Bahlil, proposal yang ditawarkan hanya menguntungkan Softbank, tetapi tidak menguntungkan negara. Salah satunya adalah Softbank ingin yang menentukan IRR atau tingkat pengembalian modal.

Sementara, menurut Faisal, semula Softbank mau berinvestasi karena asumsinya penduduk IKN mencapai 5 juta hingga lima tahun sejak kali pertama mulai dihuni.

"Kalau orang sedikit, kan perputaran ekonomi juga sedikit," kata Faisal. "Tapi kalau dibanyakin, nanti kayak Jakarta lagi, metropolitan lagi."

Sebelumnya, soal pembatasan jumlah penduduk IKN hanya 2 juta orang sempat ramai dibicarakan. Hal ini setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono, menyebut, jumlah penduduk di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak akan lebih dari 2 juta penduduk.

Menurut Bambang, pembatasan itu diperlukan agar tidak terjadi over capacity seperti yang terjadi di kota-kota besar Indonesia.

"Yang menarik, ini (lKN) 4 kali luas Jakarta tapi penduduknya paling 2 juta. Kenapa? Kita enggak mau mengulangi apa yang terjadi kota-kota di Indonesia yang over capacity. Over dari kapasitas lingkungan dan sumber daya yang ada untuk memenuhi hidup yang baik," ujar Bambang dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN yang dipantau secara daring dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Belakangan, Otorita IKN mengklarifikasi pernyataan tersebut. Otorita IKN tidak membatasi penduudk IKN hanya 2 juta jiwa. Kepala Ekonom Otorita IKN Fauziah Zen mengatakan 2 juta penduuduk merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga 2045.

"Apakah angka itu sangat rigid sehingga kalau sudah lebih dari 2 juta akan mengusir orang, ya, nggak begitu, kan?" kata Fauziah, dikutip dari Antara.

Menurut Fauziah, perjalanan menuju 2045 masih panjang. Ada kemungkinan dalam jangka waktu 10 tahun daya dukung lingkungan dan teknologi di IKN beruba, sehingga bisa dihuni lebih banyak orang dengan tetap bisa menjaga keberlanjutannya.

"Ingat, ini kota, kita komitmen untuk mencapai net zero carbon," tuturnya.

Hingga kini, pembangunan IKN masih terus berjalan. Berdasarkan data per 30 Januari 2024 atau setelah groundbreaking keempat, total investasi yang dibukukan Otorita IKN, yakni sekitar Rp 47,5 triliun. Realisasi investasi itu berasal dari investor swasta yang mencapai lebih dari Rp 39,5 triliun dan BUMN sekitar Rp 8 triliun. Teranyar, IKN juga melakukan groundbreaking kelima pada 29 Februari dan 1 Maret 2024.


RIRI RAHAYU | YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: Terpopuler: Bahlil Seharusnya Jawab Dugaan Permainan Izin Tambang, Deforestasi di IKN hingga THR ASN Cair 100 Persen

Berita terkait

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

1 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

5 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

8 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

10 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

10 jam lalu

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

OIKN akan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat Sepaku sekaligus mengecek sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

14 jam lalu

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelola operator Jalan Tol IKN akan ditentukan melalui tender.

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

22 jam lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

23 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Periksa Tujuh Saksi soal Dugaan Bendesa Adat Peras Investor

1 hari lalu

Kejati Bali Periksa Tujuh Saksi soal Dugaan Bendesa Adat Peras Investor

Seorang Bendesa Adat di Bali ditangkap Kejaksaan atas dugaan pemerasan terhadap investor

Baca Selengkapnya