TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak usulan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi untuk program makan siang. Makan siang gratis adalah program yang dijanjikan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan perhitungan sementara perolehan suara pemilihan presiden, ada kemungkinan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menilai rencana penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis menunjukkan kegagalan tim Prabowo-Gibran dalam memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS afirmasi.

"Menggunakan skema dana BOS afirmasi bagi pembiayaan program makan siang gratis adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas," ujar Retno dalam keterangannya pada Ahad, 3 Maret 2024.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan uang negara yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS juga ditujukan untuk melaksanakan program wajib belajar dan sejumlah kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada satupun peraturan yang mengijinkan dana BOS digunakan untuk makan siang gratis seluruh peserta didik. Retno menegaskan dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Menurut Retno, dana BOS selama bertahun-tahun digunakan untuk biaya operasional. Antara lain, gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya listrik, air dan perawatan gedung sekolah.

Sedangkan dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Bila alokasi anggaran BOS afirmatif ini diambil untuk menjalankan program makan siang gratis maka upaya peningkatan mutu pendidikan akan terabaikan. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk memajukan pendidikan bakal terancam gagal.

Karena itu, FSGI menolak rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Terlebih, ujar Retno, tidak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS Afirmasi. BOS Afirmasi selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal, meskipun tidak berada di daerah tertinggal.

"Memang ada sejumlah sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi, namun jumlah yang mendapatkan BOS Afirmasi hanya sedikit sekolah," ucapnya.

Retno mengaku ragu jumlah dana BOS Afirmasi dapat mencukupi biaya makan siang gratis selama satu tahun. Lalu, ia juga mempertanyakan bagaimana nasib sekolah yang tidak mendapatkan BOS Afirmasi.

Alasan lainnya, Retno menyatakan dana BOS Reguler masih minim. Ia menilai dana BOS yang selama ini dikelola sekolah juga masih perlu ditambah. Sebab jumlah dana BOS yang dikelola sekolah sangat bergantung pada jumlah peserta didiknya. Artinya, makin sedikit peserta didik, maka makin kecil jumlah dana BOS yang diterima sekolah.

Jika dana BOS yang diterima besar, kata dia, maka layanan pendidikan dapat berjalan baik. Namun jika dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka, ia meyakini jumlah dana yang diterima sekolah pasti tidak cukup. Bahkan, kata dia, kemungkinan sekolah bisa tidak dapat membeli alat tulis, membayar listrik, air, guru honor, dll karena habis buat makan siang gratis.

Pilihan Editor: Disebut Ikut Susun Kabinet Prabowo, Jokowi: Kok Tanya Saya