Makan Siang Gratis: Uji Coba Airlangga, Dana BOS, sampai Peringatan WHO dan Reaksi Gibran

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 1 Maret 2024 08:09 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

TEMPO.CO, Jakarta - Makan siang gratis menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Program andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran itu, tiba-tiba jadi bahasan dalam sidang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Senin lalu, 26 Februari 2024.

Banyak yang mempertanyakan keputusan pemerintah itu karena KPU sendiri belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres, meskipun Prabowo unggul jauh dalam hitung cepat. “Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, seusai sidang kabinet.

Menurut dia, pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan APBN 2025 seharusnya juga membahas persiapan program-program presiden terpilih selanjutnya.

Jokowi kemudian mengatakan, bahwa makan siang gratis atau MSG untuk siswa itu tidak dibahas secara khusus. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," kata Jokowi di Mabes TNI setelah memberi pangkat kehormatan jenderal bintang empat ke Prabowo karena dinilai berjasa sebagai menteri pertahanan, Rabu, 28 Februari 2024.

Meski tak membahasnya secara khusus, pemerintah berjalan cepat atau bahasa capres Ganjar Pranowo sat-set dalam menanggapi makan siang gratis ini. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, langsung menggelar uji coba di Tangerang, meski menurut dia SMP Negeri 2 Curug itu yang mengajukan untuk simulasi.

Advertising
Advertising

"Karena sekolah ini volunteer (sukarela). Siapa yang mau duluan, kami membuka saja siapa yang mau volunteer," kata dia saat ditemui di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.

Menurut Airlangga, simulasi program ini tak menjadi persoalan meski belum diputuskan oleh Kabinet Presiden Jokowi. Sebab, uji coba dilakukan secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan pihak sekolah.

Menurut dia, uji coba di Tangerang dapat merepresentasikan kondisi nasional. Sebab, Tangerang memiliki tiga tipologi, yaitu pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Airlangga menyatakan simulasi program makan siang gratis ini akan terus berlanjut di daerah lainnya.

"Kami ingin melihat dari simulasi ini bagaimana mekanismenya dan pembiayaan dan dari situ kami belajar membuat kebijakan publik," kata dia.

Gunakan Dana BOS

Dengan harga dipatok Rp15 ribu per siswa per hari, biaya yang diperlukan untuk program peningkatan gizi bagi 70 juta anak ini diperkirakan sampai Rp185 trilun menurut perhitungan Bappenas. Menurut Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, diperlukan anggaran Rp450 trilun.

Airlangga Hartarto mengatapkan program makan siang gratis bakal dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). "Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujarnya.

Biaya untuk MSG alias makan siang gratis ini seperempat lebih dari anggaran Kementrian Pendidikan yang mencapai Rp655 trilun per bulan. Jika ditambah dengan Rp185 triliun, berarti anggaran pendidikan sudah melebih 20 persen dari APBN seperti diamanatkan undang-undang.

Belum juga dijalankan, MSG sudah mendapat sorotan dari Bank Dunia, yang memperingatkan Indonesia agar berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran jika akan merealisasikan program tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai program makan siang gratis seharusnya disiapkan dengan matang, khususnya soal anggaran. Pasalnya, program makan siang gratis bisa berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut Kahkonen, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan dengan jelas bentuk dan tujuan program tersebut, dan kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang tersedia saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah. Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menanggapi peringatan dari Bank Dunia soal program makan siang gratis, Gibran yang kini masih menjabat Wali Kota Solo mengucapkan terima kasih atas masukan tersebut. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo terkait program tersebut, namun tidak dapat mengungkapkannya kepada publik saat ini.

"Terima kasih untuk evaluasinya, ini akan kami tindaklanjuti lagi. Kita ingin program ini agar tetap jalan, ya,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, 28 Februari 2024.

Tak hanya itu, putra sulung presiden Joko Widodo tersebut juga mengaku akan mendiskusikan besaran anggaran makan siang gratis, di mana per anak mendapatkan Rp 15 ribu. Ia mengatakan akan melakukan perhitungan agar program makan siang tidak menimbulkan defisit APBN.

“Nanti akan kita diskusikan, jika ada masukan dari warga akan dievaluasi lagi. (Defisit APBN) Nanti akan dibicarakan lagi, gitu," katanya.

RIZKI DEWI AYU | ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT | NUR HARYANTO | ANDIKA DWI | ANTARA

Berita terkait

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

24 menit lalu

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

1 jam lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

1 jam lalu

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.

Baca Selengkapnya

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

1 jam lalu

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins

Baca Selengkapnya

Hakim MK Singgung Potensi Masalah Sirekap di Pilkada 2024, Ini Kata Eks Komisioner KPU

3 jam lalu

Hakim MK Singgung Potensi Masalah Sirekap di Pilkada 2024, Ini Kata Eks Komisioner KPU

Mantan KPU Hadar Nafis Gumay menanggapi hakim MK Arief Hidayat yang menyinggung potensi masalah Sirekap pada pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

4 jam lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

4 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

4 jam lalu

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap bermasalah.

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

7 jam lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya