Pupuk Indonesia Bakal Bangun 2 Pabrik Pupuk NPK Berbasis Nitrat

Kamis, 29 Februari 2024 19:56 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (keempat kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Mendag Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Wantimpres Wiranto (kanan) saat melepas keberangkatan pengiriman perdana produk amonium nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bontang - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkapkan rencana membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat. Hal ini akan dilakukan usai anak perusahaannya PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana mendirikan perusahaan patungan PT Kaltim Amonium Nitrat yang kemudian meresmikan pabrik amonium nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada hari ini.

"Mudah-mudahan dengan ini, kita punya pabrik amonium nitrat, kita akan lanjutkan dengan membangun dua pabrik NPK berbasis nitrat," kata Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi saat ditemui usai peresmian pabrik amonium nitrat di Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024.

Rahmad menjelaskan, selama ini amonium nitrat dikenal sebagai bahan peledak. Padahal, bahan itu bisa juga digunakan menjadi bahan baku pupuk NPK berbasis nitrat.

Pupuk jenis ini, kata dia, biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura. Selama ini, kebutuhan pupuk NPK berbasis nitrat nasional yang hampir 500 ribu ton masih dipenuhi dengan impor dari negara-negara di Eropa, Cina, dan sebagainya.

"Satu akan kita bangun di sini (Bontang) karena dekat dengan pabrik ini, satu lagi kita bangun di Jawa Barat (Karawang) karena dekat dengan pasarnya," lanjut Rahmad.

Advertising
Advertising

Rahmad menuturkan pabrik tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi sebanyak masing-masing 100 ribu ton. Pembangunan pabrik pupuk NPK berbasis nitrat akan ditargetkan dibangun pada akhir 2025 di Karawang dan pada 2026 di Bontang.

Pembangunan pabrik di Karawang akan dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia, yakni PT Pupuk Kujang. Sedangkan pembangunan pabrik di Bontang akan dilakukan anak perusahaan lain PIHC, yaitu PT Pupuk Kaltim.

"Jadi 200 ribu ton pabrik NPK berbasis nitrat," tutur Rahmad.

Pilihan Editor: Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

8 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

8 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

10 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

11 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

12 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

13 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya