PUPR Kebut Selesaikan 61 Bendungan, yang Ditargetkan Jokowi dalam 10 Tahun Pemerintahannya

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 29 Februari 2024 12:00 WIB

Bendungan Semantok adalah bendungan ke-30 yang diresmikan selama masa pemerintahan Jokowi. Pembangungan bendungan ini menelan biaya Rp2,5 triliun. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berhasil menyelesaikan 42 bendungan selama 2015-2023 dari 61 proyek yang ditargetkan Presiden Jokowi sebagai bagian dari pembagunan ketahanan pangan dan air nasional.

"Sampai saat ini kami sudah tuntaskan 42 dari target 61 bendungan," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Rabu.

Pada 2023, telah diselesaikan enam bendungan yakni Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Tiu Suntuk (NTB), Karian (Banten), Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi pada 23 Februari 2024.

"Saat ini kita sedang upayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikan sisa 19 bendungan hingga akhir tahun 2024 atau selambat-lambatnya di awal 2025," katanya.

Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengatakan, penyelesaian 42 bendungan tersebut dapat mengairi sawah seluas 283.203 hektare atau empat kali luas wilayah Jakarta.

Adapun produktivitas lahan untuk padi meningkat menjadi 4-5 juta ton per tahun dan menyediakan tambahan air baku untuk 10 juta penduduk.

"Dengan penyelesaian 61 bendungan sampai dengan 2024, akan meningkatkan indeks pertanaman dari 125 persen menjadi 209 persen. Layanan air irigasi akan meningkat dari 229 bendungan eksisting sebesar 10,6 persen (761 ribu hektare) pada tahun 2015 menjadi 18,11 persen (1,2 juta hektare sawah irigasi) pada tahun 2024," kata Adenan.

Selain untuk ketahanan air dan pangan, Adenan mengatakan bahwa 43 bendungan juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik 255,2 MW, antara lain Bendungan Way Sekampung (5,40 MW), Jatigede (110 MW) dan Leuwikeris (20 MW).

Pilihan Editor Gibran akan Evaluasi Program Makan Siang Gratis, Bank Dunia Peringatkan Ancaman Defisit Anggaran

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

4 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

7 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

7 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

9 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

11 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya