Presiden Jokowi Harap Terminal Samarinda Seberang Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Umum

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Kamis, 29 Februari 2024 07:30 WIB

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024. Dengan peresmian tersebut, Jokowi berharap masyarakat mau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan.

"Kalau kita lihat dari kota ke kota di manapun sekarang ini macet, termasuk saya lihat di Samarinda, di Balikpapan, di Banjarmasin. Oleh sebab itu, kita harus mendorong lagi transportasi massal, transportasi umum agar penggunaan kendaraan pribadi itu terus berkurang," ujar Jokowi, dikutip sari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, kota-kota di Indonesia harus mempersiapkan diri soal pentingnya transportasi umum. Ia berkaca pada problem kemacetan di Jakarta yang telah terjadi bertahun-tahun. Padahal, kata Jokowi, Jakarta sudah memiliki berbagai sarana transportasi massal. Mulai dari kereta rel listrik (KRL), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga TransJakarta.

Oleh karena itu, Jokowi senang dengan pembangunan Terminal Samarinda Seberang. Sebab, terminal yang sebelumnya kumuh, kotor, dan tidak tertata tersebut kini telah menjelma menjadi terminal yang bersih, rapi, dan tertata.

"Dari sini akan bisa ke Balikpapan, dari sini bisa ke Banjarmasin, saya kira akan sangat baik kalau menggunakan transportasi umum, dan tidak menggunakan transportasi pribadi. Ini untuk, sekali lagi,, mengurangi kemacetan di semua kota yang kita miliki," tutupnya.

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, dalam peresmian Terminal Samarinda Seberang, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Pilihan Editor: Ditjen Pajak Catat 61,51 Juta NIK Sudah Dipadankan dengan NPWP

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Menhub Bebastugaskan Direktur STIP Buntut Taruna Tewas Dianiaya Senior: Ini Tanggung Jawab dan Tindakan Tegas

6 jam lalu

Menhub Bebastugaskan Direktur STIP Buntut Taruna Tewas Dianiaya Senior: Ini Tanggung Jawab dan Tindakan Tegas

Menhub Budi Karya Sumadi membebastugaskan direktur dan beberapa pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

8 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

8 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

10 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

11 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

12 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya