Jokowi Titipkan 4 Nama untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Salah Satunya Bahlil

Rabu, 28 Februari 2024 11:38 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut-sebut telah merekomendasikan empat nama kepada Prabowo Subianto untuk menjadi menteri di pemerintahan baru.

Seperti diketahui, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 versi hitung cepat atau Quick Count dari sejumlah lembaga survei.

Selain itu, pasangan calon nomor urut dua ini juga unggul dalam perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara sebanyak 58,84 persen, lebih tinggi dari Anies-Muhaimin (24,47 persen) dan Ganjar-Mahfud (16,69 persen).

Dalam laporan Majalah Tempo berjudul "Hak Angket Kecurangan Pemilu Jokowi", dijelaskan bahwa Presiden Jokowi akan turun tangan dalam penyusunan kabinet di calon Pemerintahan Prabowo. Empat petinggi di Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran bercerita, calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya itu telah meminta masukan dan berkomunikasi secara intens dengan Jokowi.

Tak hanya itu, dua di antaranya juga bercerita bahwa Jokowi telah merekomendasikan empat nama kepada Prabowo untuk menjadi menteri. Adapun dua dari empat nama tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Pratikno dan Bahlil tidak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Prabowo sedang intens untuk berkomunikasi dengan Jokowi. Hal ini berhubungan dengan rencana pemerintahan ke depan.

“Pak Prabowo sekarang ada di kabinet Pak Jokowi dan komunikasi mereka untuk program-program (pemerintahan mendatang) berjalan lancar,” kata Dasco saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.

Dengan adanya komunikasi antara Prabowo dan Jokowi, tim Prabowo-Gibran menilai tidak perlu ada pembentukan tim transisi pemerintahan. Pasalnya, Jokowi akan mengawal langsung peralihan pemerintahannya.

“Belum ada rencana membentuk tim transisi karena pemerintahannya berkelanjutan,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyusunan calon pemerintahan Prabowo juga dibenarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Politikus yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memastikan Jokowi akan memiliki peran dalam pemerintahan presiden baru.

“Tentu akan ada perannya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.

Airlangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal seperti apa peran Jokowi. Dia juga tidak menanggapi soal ada pandangan mengenai Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam Pemerintah Prabowo. “Kita tunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum,” kata Airlangga.

Kabar ihwal pelibatan Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo juga pernah diungkap oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Ia mengatakan Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran.

“Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan,” kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan.

Menurut Dradjad, ada tiga alasan utama mengapa Pemerintahan Prabowo-Gibran akan melibatkan Jokowi dalam proses pembentukannya. Salah satunya adalah karena Dradjad mengklaim visi visi misi Prabowo-Gibran dibangun di atas fondasi kebijakan dan capaian dari Presiden Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Alasan kedua, Dradjad menjelaskan selama kampanye, Prabowo-Gibran selalu menyampaikan ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Jokowi. Kebijakan itu mulai dari Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial atau bansos.

Adapun alasan ketiga, Dradjad menyinggung approval rating Jokowi yang tinggi. Dia mengklaim semua pakar politik mengakui popularitas Jokowi sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Dia mengklaim kemenangan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

“Jadi dengan tingkat popularitas dan approval rating yang sangat tinggi itu, beliau mempunyai pengaruh politik yang sangat besar di dalam percaturan politik Indonesia,” ucapnya.


RADEN PUTRI | DANIEL A FAJRI | HAN REVANDA PUTRA | MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Luhut ke Bahlil dan Arifin Tasrif: Tidak Ada Dusta di Antara Kita, Masalah Perizinan Tambang Harus Kelar Minggu Ini

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

4 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

6 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

7 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya