TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan dirinya diam-diam melaporkan dua dana pensiun bermasalah yang dikelola perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu karena Erick tak ingin langkah Kementerian BUMN tersebut dianggap sebagai politisasi lantaran masa Pemilu. "Kemarin tuh saya enggak melakukan kayak kemarin (konferensi pers), takutnya disangka politis, jadi diam-diam saja," ujarnya di Jakarta, Senin malam, 26 Februari 2024.

Sebelumnya ia menyatakan telah melaporkan dua dapen BUMN bermasalah ke Kejagung. Saat ini, kata Erick, pihak Kejaksaan Agung masih mempelajarinya.

Ditanya lebih jauh soal dua dapen tersebut, Erick mengaku belum bisa memberikan informasi detail. Data itu, kata dia, baru bisa diberikan setelah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

"Nanti dikasih datanya, tapi setelah dapat clearence dari Kejaksaan. Karena mereka lagi pelajari, takutnya nanti disangka Pak Menteri main sendiri gitu," ucap Erick.

Dengan pelaporan baru tersebut, daftar dapen BUMN yang bermasalah bertambah sehingga totalnya menjadi sembilan dapen.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit terhadap tujuh dapen BUMN yakni Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Adapun Kementerian BUMN tengah berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Saat ini, kata Erick, dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani dapen bermasalah.

Erick Thohir memperkirakan penambahan modal ini bakal butuh waktu 2 hingga 3 tahun mengingat masih ada masalah keuangan yang harus diselesaikan.

ANTARA

Pilihan Editor: Pegang Saham Mayoritas, Erick Thohir Pastikan MIND ID dan Vale Canada Kontrol Bersama Vale Indonesia