TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kelima pada Kamis-Jumat, 29 Februari-1 Maret 2024. Grounbreaking IKN kali ini menjadi grounbreaking pertama setelah Pemilu pada 14 Februari lalu. Sebelumnya, groundbreaking terakhir dilakukan pada 17 Januari 2024.

"Ini menunjukkan sebuah kontinuitas pembangunan IKN," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam media briefing yang digelar virtual pada Selasa, 27 Februari 2024. "Pemilu damai menjadi prasyarat bagi berjalannya investasi."

Agung mengatakan groundbreaking kelima diikuti tiga bank badan usaha milik negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, serta bank daerah Bank Kaltimtara. Kawasan perbankan ini bakal dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP.

Selain itu, Agung menuturkan, melalui groundbreaking kelima ini akan dibangun layanan telekomunikasi oleh PT Telkom Indonesia. Kemudian, ada juga lembaga penyiaran publik TVRI. Selebihnya, ada pembangunan fasilitas layanan masyarakat oleh BPJS Kesehatan.

"Sebagai smart city, IKN juga akan punya command center," kata Agung.

Ia mengatakan, command center akan dibangun di area hunian pekerja (HPK). Fasilitas tersebut digunakan untuk memonitor IKN. Namun sementara ini, monitoring yang dilakukan adalahh monitoring pembangunan.

"Jadi, IKN jadi smart city. Infrastruktur ada. Kendali dilakukan terpusat melalui command center," ujar Agung.

Akan tetapi, Agung belum membeberkan nominal investasi yang bakal digelontorkan dalam grounbreaking kelima ini. Ia mengatakan, investasi ini bakal diumumkan setelah acara groundbreaking. "Sekarang sedang dihitung tapi kita makin dekat ke Rp 50 triliun," tuturnya.

Adapun berdasarkan data per 30 Januari 2024, total investasi yang dibukukan Otorita IKN yakni sekitar Rp 47,5 triliun. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan realisasi investasi itu bberasal dari investor swasta yang mencapai lebih dari Rp 39,5 triliun dan BUMN sekitar Rp 8 triliun.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan