Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Sabtu, 24 Februari 2024 09:01 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa program pemberian makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. “Sudah pasti masuk (dalam KEM-PPKF),” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.

KEM-PPKF atau Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, adalah dokumen dan langkah pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025. Dokumen ini dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan pekan depan.

Dikabarkan, Presiden Jokowi atau Jokowi akan merapatkan terkait hal ini Senin, 24 Februari 2024. "Nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin," kata Airlangga.

Program makan siang dan susu gratis merupakan program unggulan yang diinisiasi Prabowo-Gibran. Program ini ditujukan kepada sekitar 82,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, diperkirakan program ini akan memerlukan dana sekitar Rp 450 triliun untuk dijalankan secara penuh.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko memperkirakan, untuk tahun pertama, biaya program tersebut akan berada dalam kisaran Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari total biaya yang dibutuhkan, pemerintah hanya perlu menyediakan sekitar 50 hingga 60 persen melalui APBN.

Advertising
Advertising

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 hingga 60 triliun," kata Budiman pada Kamis, 22 Februari 2024.

Budiman menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dengan mudah mengalokasikan dana yang dibutuhkan tersebut melalui efisiensi dalam pengeluaran anggaran dan peningkatan pendapatan negara.

Dikabarkan, Prabowo-Gibran akan menyusun kementerian untuk menangani pembagian makan siang dan susu gratis tersebut. Budiman mengatakan, Prabowo-Gibran berencana mengatur program makan siang gratis ini melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Sebagai hasilnya, beberapa kementerian akan bekerja sama dalam merencanakan dan menjalankan program tersebut, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menggandeng pemerintah daerah dan pemerintah desa. Fokus koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa akan lebih dititikberatkan pada persiapan penyediaan bahan pangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program makan siang gratis ini.

Selain itu, desa juga akan menjadi sumber utama produksi komoditas dan bahan pangan yang diperlukan untuk program ini. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), UMKM, dan koperasi akan turut serta dalam merancang rantai pasok khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.

Program unggulan yang diusung pasangan capres dan cawapres ini sempat menimbulkan perbincangan. Pasalnya, beredar rumor yang menyebutkan bahwa program makan gratis akan dilaksanakan dengan mengurangi subsidi BBM serta mengalihkan dan menyesuaikan kembali anggaran dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Bhima Yudistira, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo-Gibran untuk mengurangi subsidi BBM guna mendukung program makan siang gratis. Bhima menekankan bahwa mengurangi subsidi BBM untuk membiayai program makan siang gratis tidaklah tepat.

Dia menegaskan bahwa pemotongan subsidi BBM dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada subsidi energi. Kenaikan tingkat kemiskinan juga menjadi ancaman yang signifikan. Oleh karena itu, dia menyoroti pentingnya menerapkan kebijakan ini dengan sangat berhati-hati.

SUKMA KANTHI NURANI I AMELIA RAHIMA | YOHANES MAHARSO | RADEN PUTRI | RIANI SANUSI PUTRI | RADEN PUTRI | HENDRIK KHOIRUL | HAN REVANDA | ADINDA JASMINE

Pilihan Editor: Begini Konsep Kementerian Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran

Berita terkait

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Berstandar FIFA

35 menit lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

37 menit lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

1 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

4 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

5 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

5 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

13 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

14 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

16 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

16 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya