Geger Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bakal Pangkas Subsidi BBM

Sabtu, 17 Februari 2024 10:24 WIB

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk merealisasikan program makan siang gratis pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka geger di media sosial X.

Isu ini muncul setelah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan bakal memangkas subsidi BBM untuk merealisasikan program tersebut ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.

Dalam sesi wawancara itu, Eddy menyinggung soal alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan Rp 350 triliun anggaran pemerintah untuk subsidi solar dan LPG 3 kilogram ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Namun belakangan, Eddy membantah rencana pemangkasan subsidi BBM tersebut. Menurut dia, pernyataannya telah dikutip secara tidak akurat.

Ia mengatakan pernyataan utuh dalam wawancara itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.

Advertising
Advertising

Tujuannya, kata Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).

"Subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melalui pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.

Eddy kembali mengklaim tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas. Namun, penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

"Saya kan Pimpinan Komisi VII di DPR RI. Jadi, saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi," tuturnya.

Menurut dia, kebijakan yang akan diambil adalah efisiensi. "Kata-kata akuratnya 'efisiensi subsidi energi'," ucap Eddy.

Pengamat nilai bisa picu lonjakan inflasi

Sebelumnya, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tidak setuju dengan rencana kubu Prabowo-Gibran memangkas subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis.

Bhima menuturkan, pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis bukan kebijakan yang tepat.

"Khawatir bisa memicu lonjakan inflasi, khususnya kenaikan harga bahan pangan," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.

Selanjutnya: Pemangkasan subsidi bisa menyebabkan…

<!--more-->

Ia berujar pemangkasan subsidi BBM bisa menyebabkan tertekannya daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi. Kenaikan angka kemiskinan pun menjadi ancaman lainnya. Karena itu, katanya, kebijakan ini mesti dijalankan dengan hati-hati.

"Karena kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah, misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah," kata dia.

Adapun program makan siang dan susu gratis disampaikan oleh pasangan calon Prabowo-Gibran. Janjinya diberikan untuk 82,9 juta masyarakat Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 74,2 juta adalah murid SD, SMP, SMA, dan SMK, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, 4,3 juta di antaranya adalah santri, sementara 4,4 juta lainnya adalah ibu hamil.

Program makan siang dan susu gratis ini disebut membutuhkan biaya hingga Rp 460 triliun per tahun.

Jumlah tersebut ternyata nyaris setara dengan anggaran pembangunan IKN Nusantara, yaitu Rp 466 triliun dan total biaya pembangunan tol era Jokowi dari 2015 hingga 2023 yang mencapai Rp 489,31 triliun.

Berdasarkan catatan Tempo, Prabowo mengungkapkan gagasan makan siang dan susu gratis itu muncul karena pengalamannya sebagai komandan pasukan yang kerap melihat orang mati karena kelaparan.

Menteri Pertahanan itu berujar sebagai komandan pasukan, dia pernah memimpin operasi di daerah pegunungan. Dia mengaku pernah melihat orang di depan tendanya mati kelaparan.

“Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama,” ujar eks Danjen Kopassus itu dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Rabu, 31 Januari 2024.

RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: TKN Bantah Prabowo akan Pangkas Subsidi BBM: Yang Benar Efisiensi Subsidi Energi

Berita terkait

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

18 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

21 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

23 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

23 jam lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

23 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

1 hari lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya