Dirty Vote Sebut Kampanye Terselubung, Erick Thohir: Saya Tidak Mau Komentar

Rabu, 14 Februari 2024 11:36 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir berpose dua jari setelah selesai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Dia mencoblos di TPS 17 Gudang Peluru Timur RT 02/RW 03, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. TEMPO/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi tentang dugaan kampanye terselubung sejumlah menteri, termasuk dirinya. "Saya tidak mau komentar, karena bukan wilayah saya ngomongin politik," ucap Erick singkat saat ditemui usai acara BUMN Next-Gen di Jakarta pada Selasa malam, 13 Februari 2024.

"Saya tidak mau komentar, karena bukan wilayah saya ngomongin politik," ucap Erick singkat saat ditemui usai acara BUMN Next-Gen di Jakarta pada Selasa malam, 13 Februari 2024.

Sebagai informasi, film Dirty Vote yang dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 menampilkan tiga pakar hukum tata negara. Ketiganya adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Ketiga pakar hukum itu menjelaskan sejumlah data dan menguraikan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Pemilu 2024. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan pada pesta demokrasi kali ini.

Bivitri misalnya. Dia menguraikan soal anggota kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang turut andil untuk mempromosikan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Advertising
Advertising

Ada tiga kategori yang dia jelaskan. Pertama, menteri yang memang menjadi peserta Pemilu, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Kedua, menteri maupun wakil menteri yang menjadi anggota tim kampanye. Para menteri dan wakil menteri yang menjadi anggota tim kampanye boleh berkampanye dengan syarat cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Sedangkan kategori ketiga adalah menteri maupun wakil menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung.

"Mengapa kita bisa sebut mereka melakukan kampanye terselubung? Karena mereka tidak terdaftar dalam tim kampanye resmi yang didaftarkan pada KPU," ujar Bivitri dalam Dirty Vote. Para menteri dan wakil menteri yang tidak terdaftar dalam tim kampanye semestinya tidak boleh melakukan kampanye meski dalam kondisi cuti.

Pada kategori ketiga, terlihat sejumlah nama yang dipresentasikan. Salah satunya adalah Erick Thohir. Namun, dia enggan menanggapi secara gamblang soal dugaan kampanye terselubung itu.

Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir menghadiri acara dukungan OjolET (Komunitas Ojol Penggemar Erick Thohir) kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Lapangan Banteng, Jakarta pada Jumat, 19 Januari 2024.

Usai acara, Erick enggan ditanyai oleh awak media. Dia pun menunjukkan ponselnya yang memuat surat cutinya sebagai Menteri BUMN.

"Cuti," ujarnya singkat.

Dalam pemilihan presiden kali ini terdapat tiga pasangan calon presiden-wakil presiden. Yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pilihan Editor: Inilah Tugas dan Tanggung Jawab Saksi TPS dalam Coblosan Pemilu 2024



Berita terkait

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

4 jam lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

4 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

5 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

2 hari lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

2 hari lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

2 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

2 hari lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya