TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sempat dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kemudian ditunjuk jadi salah satu calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Jujur aja waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil, saya salah satu calon Kepala Otorita IKN saat itu," ujar Ahok saat ditemui dalam acara bertajuk 'Ahok is Back' di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 8 Februari 2024.

Ahok menjelaskan, kala itu ia menyarankan Jokowi untuk membentuk Undang-undang IKN sebagai langkah pertama untuk dilakukan agar investor tertarik masuk menanamkan modal di sana. Saat itu ia juga menyebutkan bahwa secara historis, IKN seharusnya berada di Kalimantan Tengah.

Dengan begitu, kata Ahok, pengembangan IKN tidak perlu melalui proses pembebasan lahan yang masif. "Tiba-tiba keluar semua putusin IKN di Kaltim. Pakai aja Balikpapan dan sekitarnya, karena aset Pertamina itu ribuan hektare," ujarnya.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan secara umum pihaknya menyetujui IKN. Namun yang harus diperhatikan pemerintah segera adalah soal pembebasan lahan yang dikhawatirkan mandek.

"Kalau bagi saya IKN oke. Akan tetapi, enggak usah ganti lahan. Karena bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina," ucapnya..

Dalam kesempatan itu, Ahok juga menceritakan bahwa ia pernah tertarik menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah strategi yang telah dia siapkan. "Saya jamin penyelundupan setop yang membuat PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, hingga negara bisa bangkrut."

Bila menjadi Dirjen Bea dan Cukai, kata Ahok, tidak ada upah minimum provinsi (UMP). Namun, semua itu sudah terlewat mengingat syarat usia yang terbatas. "Saya enggak bisa jadi Dirjen Bea dan Cukai lagi, umur saya udah lewat, itu cerita 4 tahun yang lalu," ujarnya.

Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada hari Jumat pekan lalu, 2 Februari 2024 mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menyebutkan pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

ANTARA

Pilihan Editor: Ahok Sebut Jokowi Tak bisa Kerja, Luhut Ungkit Keberhasilan F1 Powerboat di Danau Toba: Dampak Ekonomi Rp 1,68 Triliun..