Peneliti CIPS: Presiden Terpilih Harus Prioritaskan Peningkatan Kompetensi Guru, Bukan Hanya Menaikkan Gaji
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Martha Warta Silaban
Kamis, 8 Februari 2024 10:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Natasya Zahra mengatakan presiden terpilih dalam Pemilu 2024 harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Menurut dia, kedua aspek tersebut saling berkesinambungan. Sebab tanpa kesejahteraan guru, mengembangkan potensi guru menjadi sulit.
"Sama halnya, mengembangkan kompetensi guru menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan tertentu yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan guru," ujar Natasya dalam keterangannya pada Kamis, 8 Februari 2024.
Ia menegaskan keduanya merupakan isu penting dan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Musababnya, profesionalisme guru dan kompetensi pedagogik masih terkendala sejumlah faktor, seperti minimnya jumlah guru yang bersertifikat.
Data Sekretariat Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020 menunjukkan, sekitar 300 ribu guru PNS belum berstatus sarjana. Tercatat hampir 50 persen jumlah guru PNS dan non-PNS belum bersertifikat. Padahal, ujar Natasya, sertifikat adalah bukti kompetensi dan profesionalisme guru.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020 menunjukkan masih banyak hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada masing-masing daerah yang belum merata dan masih di bawah rata-rata skor. Natasya membeberkan rata-rata UKG Nasional pada 2020 adalah sebesar 53,02 persen. Angka ini masih di bawah standar yang ingin dicapai yaitu 55 persen.
Natasya menilai rendahnya kompetensi guru berpengaruh pada kualitas pendidikan yang berkaitan dengan kapasitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, perkembangan zaman juga semakin menuntut guru untuk mengembangkan kompetensi di bidang tertentu, salah satunya dalam mengoperasikan teknologi.
Di sisi lain, ia menegaskan kesejahteraan guru juga perlu diprioritaskan. Survei World Bank 2020 menunjukkan kesejahteraan rendah (gaji rendah) berdampak langsung pada tingkat kehadiran guru di kelas.
"Jika gaji rendah, guru akan lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan sampingan," ucapnya.
