TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos 2024 menuai polemik. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bansos baru bernama bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besaran bansos teranyar itu adalah Rp 200 ribu per bulan dan dirapel pembayarannya menjadi Rp 600 ribu per keluarga sasaran pada Januari hingga Maret 2024.

Penggelontoran bansos kali ini menjadi sorotan publik karena dilakukan menjelang pemilihan umum presiden atau Pilpres pada 14 Februari mendatang. Dalam laporan Majalah Tempo, seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menduga ada politisasi BLT Pangan.

Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kolega Sri Mulyani itu mengatakan, pembahasan soal penyaluran bansos tersebut dikebut usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat dan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga disebut mendapat tekanan dari Jokowi untuk mengalokasikan duit negara untuk bansos.

Narasumber yang sama mengatakan, pada bulan itu, Jokowi meminta Sri Mulyani menyiapkan bansos El Nino sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KPM. Tetapi, Sri Mulyani menolak hal tersebut karena akan membebani keuangan negara. Akhirnya, disepakatilah bahwa besaran bantuan tersebut adalah Rp 200 ribu per bulan

Anggaran BLT Pangan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program BLT Pangan yakni sebesar Rp 11,25 triliun. Untuk merealisasikannya, terbaru Sri Mulyani melakukan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran Kementerian / Lembaga pada tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp 50,14 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.

Belakangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengakui kalau pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai program bansos. Pemblokiran jadi salah satu sumber pendanaan untuk BLT Pangan dan subsidi pupuk.

Menurut Airlangga, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis.

Anggaran bansos untuk 2024 sendiri naik sebesar 20 persen atau menjadi Rp 496 triliun. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, bansos yang digelontorkan pada 2024 termasuk salah satu yang terbesar. Pada saat terjadi Covid-19, misalnya, bansos yang disalurkan pada 2020 sebesar Rp 498 triliun. Kemudian pada 2021 sebesar Rp 468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp 460 triliun. Sementara itu, anggaran bansos pada 2023 mencapai Rp 476 triliun.

RADEN PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA | MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Ganjar Heran Anggaran Bansos Melonjak: Apakah Memang Kemiskinan Kita Meningkat atau ...?