TEMPO.CO, Balikpapan - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mempertanyakan lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi pada tahun ini.

Apalagi sampai akhirnya pada awal tahun ini Kementerian Keuangan kembali melakukan Automatic Adjustment anggaran K/L dengan jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp 50,148 triliun.

Dana itu di antaranya untuk menambah bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan anggaran Rp 14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini digelontorkan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Tak hanya dari lonjakan besar anggaran bansos, Ganjar secara spesifik juga menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2024 untuk kenaikan bansos yang disalurkan pada masa Pemilu. Meskipun penyesuaian otomatis tersebut sebagai sebuah kontrol sistem yang bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja, ia tetap berharap akan ada pengawasan di lapangan.

"Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat gitu? Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat, banyak orang dibantu maka saya berikan, atau karena alasan bencana?" kata Ganjar, Selasa, 6 Februari 2024.

Meski tak ingin terlalu memperdebatkan kenaikan anggaran bansos tersebut, menurut Ganjar, hal ini tetap perlu diterangkan ke publik. "Ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat, bahwa ini sesuatu yang tidak wajar," katanya.

Ia pun berharap tetap ada pihak yang bisa mengerem dan mengontrol anggaran dari penyesuaian otomatis tersebut. "Dan saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran," kata dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah.

Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis. Artinya, akan ada pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.

"Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Februari 2024.

Dalam laporan Tempo sebelumnya, Kementerian Keuangan membekukan Rp 50,14 triliun anggaran K/L tahun 2024 dari sumber dana APBN. Anggaran belanja yang dinilai tidak prioritas, dibekukan agar dapat digunakan untuk belanja yang lebih prioritas.

Penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan sebelumnya direncanakan selama tiga bulan. Mulai bulan Januari hingga bulan Maret. Akan tetapi, penyaluran periode Januari dan Februari akan dirapel.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan ada kebutuhan anggaran hingga Rp 11,25 triliun untuk memenuhi target BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).

ANTARA | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Ahok Singgung Bansos Jokowi Mirip Zaman Kerajaan, Ini Rincian Anggaran yang Digelontorkan