TEMPO.CO, Jakarta -Debat calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024 telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad malam, 4 Februari 2024. Dalam debat pamungkas itu, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto. Bansos memang sedang menjadi perhatian publik karena pemerintah diduga melakukan politisasi untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada awalnya, saat sesi tanya-jawab sesama Capres, Ganjar menyoroti tentang penyaluran Bansos yang diklaim sebagai pemberian orang perorangan atau kelompok tertentu. Padahal menurut dia, bansos adalah bantuan yang memang wajib diberikan oleh negara dan rakyat berhak mendapatkannya.

“Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok tertentu. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi dengan baik,” ucap Ganjar dalam debat capres kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Ahad.

Calon presiden nomor urut tiga tersebut kemudian bertanya tentang strategi Anies dalam mengelola Bansos, agar menjadi harapan yang diterima rakyat. “Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola Bansos satu agar tidak saling klaim, dua tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang bisa betul-betul diterima oleh rakyat?” tanya Ganjar.

Mendapat pertanyaan dari Ganjar, Anies pun mengatakan bahwa bantuan sosial adalah bantuan untuk penerima. Bukan bantuan untuk orang atau kelompok yang memberikan.

“Karena itu dia (Bansos) harus diberikan sesuai kebutuhan penerima. Kalau penerima membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya (diberikan) tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel (dijadikan satu) semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan pemberi,” kata calon presiden nomor urut satu itu.

Selanjutnya, kata Anies, pemberian Bansos harus benar-benar tepat sasaran. “Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi, data itu harus akurat,” ujarnya. “Pastikan mereka yang miskin, prasejahtera termasuk di dalamnya, jangan sampai mereka terlewatkan.”

Anies juga menyindir pembagian Bansos yang sembarangan oleh petinggi pemerintahan. “Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi,” ucap Anies, yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.

Oleh karena itu, Anies menjanjikan program Bansos plus jika menang dalam Pilpres 2024. “Angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan,” kata Anies.

Selain itu, dengan Bansos plus, dia juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat miskin dan prasejahtera agar lebih mandiri dan hidup sejahtera.

Terakhir, Anies menegaskan bahwa Bansos merupakan bantuan untuk rakyat melalui uang negara. Pemberiannya pun mesti disebutkan atas nama negara. “Ketika saya di DKI Jakarta (menjadi gubernur), semua paket Bansos di kardus diberi label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur. Tapi dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta jelas posisi,” tegas Anies.

Dalam kesempatan menanggapi jawaban Anies, Ganjar setuju dengan langkah perbaikan data penerima Bansos yang harus diperbaiki. Ia pun menilai pemerintah masih memiliki segudang masalah ihwal penyaluran bansos. Antara lain data penerima yang tidak valid.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku mendengar keluhan dari sejumlah kepala desa yang sudah mengirimkan data penerima bansos namun data tersebut malah dikembalikan oleh pemerintah pusat.

Ganjar juga mencatat penyaluran Bansos tak seiring dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti angka kemiskinan yang memang turun tetapi kesenjangannya semakin tinggi.

Kader Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) itu pun menegaskan bahwa Bansos adalah hak rakyat. Oleh karena itu, menurutnya tugas negara dan pemerintah adalah memastikan bahwa Bansos tepat sasaran dan tepat waktu.

Anies Baswedan kemudian kembali menanggapi pernyataan Ganjar. Dia menyebutkan bahwa pemerintah harus mulai memiliki pilihan dalam menyalurkan Bansos. Salah satunya adalah melalui cash transfer guna meminimalisir korupsi dalam pengadaan barangnya.

“Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan disitu (di bansos) produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini menurut saya harus dikoreksi,” jawab Anies.

Dia juga mengatakan bila bantuan diberikan langsung dalam bentuk cash, masyarakat bisa langsung menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhannya. “Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan, mereka langsung gunakan sesuai kebutuhannya,” katanya.

Selanjutnya, mengenai data Anies menilai bahwa hal ini seharusnya bisa dilakukan bersama-sama elemen masyarakat. “Berikan kepada RT RW, mereka musyawarah mereka mencocokan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar itu yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan,” jelas Anies.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. KPU menyelenggarakan debat kelima dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Sederet Menteri-Wakil Menteri Jokowi yang Aktif Kampanye Dukung Prabowo-Gibran, dari Luhut hingga Bahlil