TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 100 triliun per tahunnya.

Jokowi kemudian mendorong agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Namun, Tulus mengatakan bahwa beralih ke angkutan umum saja tidak cukup.

“Opsi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bodetabek harus komprehensif, bukan hanya beralih ke angkutan umum,” ujar Tulus ketika dihubungi Tempo, Senin, 5 Februari 2024.

Menurutnya, pengendalian kemacetan di wilayah Jabodetabek tidak hanya cukup dengan beralih pada penggunaan moda transportasi umum, tapi juga harus mengarah pada pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi.

“Sekuat apapun angkutan umumnya, jika upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi tidak kuat, ya sama saja,” tuturnya.

Dia kemudian mencontohkan, di mana saat ini di Jakarta terdapat 24 juta sepeda motor. “Bagaimana tidak makin macet? sementara motor tidak ada ganjil genap, tidak ada three in one, dan tidak berlaku ERP (Electronic Road Pricing) juga,” kata dia.

Untuk mengatasi kemacetan dengan sungguh-sungguh, kata Tulus, maka pemerintah harus berani untuk membatasi kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. “Sebagai contoh, di Singapura warga hanya boleh punya 1 mobil saja, begitu.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kawasan Jabodetabek mencapai kerugian ekonomi hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya karena macet. “Itu gara-gara macet, dan di semua kota itu kemacetan sudah terasa semua," kata Jokowi saat meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar secara daring, pada Sabtu di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, revitalisasi dua terminal tersebut dilakukan agar kualitasnya menjadi lebih baik dan membuat masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. "Karena kalau itu (penggunaan kendaraan pribadi) diteruskan, yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari."

Tak hanya itu, kata Jokowi, revitalisasi terminal juga diharapkan bisa mendorong penggunaan transportasi publik lainnya seperti bus kota, kereta api dan lainnya dengan konektivitas yang semakin baik dari Terminal Leuwipanjang maupun Terminal Banjar.

Saat meresmikan revitalisasi dua terminal itu, Jokowi berharap di masa mendatang masyarakat semakin berminat menggunakan transportasi umum. Dengan revitalisasi, akan menghilangkan kesan dan persepsi terminal bus yang kotor, kumuh, dan banyak premanisme, berganti dengan kesan modern, nyaman dan banyak fasilitas pendukung.

DEFARA DHANYA | DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Sederet Menteri-Wakil Menteri Jokowi yang Aktif Kampanye Dukung Prabowo-Gibran, dari Luhut hingga Bahlil