Sudirman Said: Anies Baswedan Kuasai Semua Isu Debat Terakhir

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 4 Februari 2024 18:23 WIB

Executive Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta -Menjelang debat terakhir calon presiden (Capres) hari ini, Executive Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said menyebut Anies Baswedan sudah menguasai seluruh tema debat. Mulai dari isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Persiapannya pun kata Sudirman sudah matang.

"Persiapan sih rasanya oke aja ya. Insyaallah ya, karena kan itu tema-tema yang selama ini juga jadi tema kesejahteraan ya dan Pak Anies kan selalu ngusung soal itu," katanya usai menghadiri bedah bukunya yang berjudul “Bergerak dengan Kewajaran” di Bellevue Artspace, Cinere pada Ahad, 4 Februari 2024.

Perbaiki Aturan Ketenagakerjaan

Mengingat isu ketenagakerjaan menjadi salah satu subtema debat malam ini di Jakarta Convention Center, Sudirman Said menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus diperbaiki. Mestinya, kebijakan yang diambil untuk mengatur ketenagakerjaan harus lebih mengedepankan rasa adil. "Yang pasti kebijakan ketenagakerjaan itu mesti diperbaiki supaya lebih mengedepankan rasa adil. Kita tahu Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan itu sesuatu yang dipaksakan."

Apabila pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar memenangkan pesta demokrasi 2024, salah satu janji mereka adalah merevisi regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat tersebut tetap diberlakukan, meski menuai banyak kritikan. Poin-poin di dalamnya dinilai lebih berpihak kepada pengusaha, alih-alih memperhatikan hak dan perlindungan terhadap pekerja. Oleh sebab itu, kata Sudirman, tata aturan mengenai ketenagakerjaan tersebut harus diperbaiki.

Advertising
Advertising

"Ya, itu janji kami kepada teman-teman pekerja, mau direvisi. Dan sebetulnya kalau kita mendengar semua pihak gitu ya, tidak mendengar secara tidak seimbang, ada banyak kesempatan untuk memperbaiki regulasi, termasuk ketenagakerjaan.

Dalam proses perumusannya, Sudirman menyebut akan melibatkan perwakilan pekerja. Menurut dia, partisipasi dari kalangan pekerja adalah partisipasi yang berarti. Namun, hal itu yang justru tidak dilakukan oleh pemerintah ketika menyusun Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pasti (revisi), karena kan ada istilah, ada kewajiban untuk melakukan partisipasi yang meaningful (atau) yang berarti. Dan itu yang tidak dilakukan," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu, dari Mana Uangnya?



Berita terkait

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

3 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

8 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

10 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

19 jam lalu

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka suara soal isu dirinya yang akan jadi menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

23 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

1 hari lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bappenas Pastikan Pelajar PAUD dan SD Dapat Makan Siang Gratis Tahun Depan, Jumlahnya Capai 38 Juta Siswa

1 hari lalu

Bappenas Pastikan Pelajar PAUD dan SD Dapat Makan Siang Gratis Tahun Depan, Jumlahnya Capai 38 Juta Siswa

Bappenas mengatakan fokus pemerintah menjalankan program makan siang gratis ialah menurunkan tingkat kekurangan gizi pada anak.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

Nama Anies dan Ahok belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Apakah memungkinkan terjadi?

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

1 hari lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

1 hari lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya