Lima Bansos yang Digelontorkan Jokowi Menjelang Pemilihan Presiden

Reporter

Andika Dwi

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 2 Februari 2024 08:00 WIB

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mengucurkan berbagai jenis bantuan sosial (Bansos) di menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terbaru, Jokowi luncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran Bansos pada 2024 mencapai Rp 496 triliun. Jumlah itu naik 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp 476 triliun.

“Poin saya, angka Rp 476 triliun di tahun lalu dan Rp 496 triliun pada tahun ini ada di dalam undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR RI, dan ditetapkan dalam undang-undang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara daring pada Selasa, 30 Januari 2024.

Pengucuran Bansos diwarnai kritik karena pelaksanaannya terkesan politis untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan tersebut berhadapan dengan dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berikut sejumlah daftar Bansos yang dikucurkan menjelang pemilihan presiden 2024

  1. BLT Mitigasi Risiko Pangan
Advertising
Advertising

Pada Senin, 29 Januari 2024, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan. Bansos itu menargetkan 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 11,35 triliun.

Bantuan terbaru yang diklaim sebagai pengganti BLT El Nino tersebut akan menyalurkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga, selama tiga bulan, yaitu Januari-Maret 2024. Penyalurannya akan dimulai pada Februari, sehingga jatah BLT Mitigasi Risiko Pangan Januari dan Februari dirapel.

  1. Bansos Beras

Pemerintah memutuskan untuk meneruskan program penyaluran Bansos beras 10 kilogram. Awalnya, bantuan itu didistribusikan hingga November 2023 kepada 22 juta KPM namun diperpanjang hingga Juni 2024.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras sampai September, Oktober, dan November, lalu diperpanjang hingga Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, dan Juni,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Jokowi juga menghendaki pemberian Bansos reguler dalam beberapa tahapan di sepanjang tahun 2024, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk tahap pertama akan dilaksanakan pada Januari, Februari, dan Maret.

“Pencairan bansos reguler ini dipastikan dilakukan di awal Februari 2024. Masyarakat bisa mencari tahu apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak,” bunyi rilis pers pemerintah melalui situs indonesia.go.id, pada Rabu, 17 Januari 2024.

PKH menyasar ibu hamil, ibu nifas, anak balita, anak usia prasekolah (5-7 tahun), anak usia sekolah dasar (7-12 tahun), anak usia sekolah menengah pertama (12-15 tahun) anak usia sekolah menengah atas, orang lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Nominal bantuannya mulai Rp 375.000 hingga Rp 750.000 per tahap atau Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000 per tahun.

  1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Tak hanya PKH, pemerintah juga bakal mengguyur masyarakat miskin dengan Bansos reguler berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Data penerima BPNT diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Walaupun namanya bantuan pangan, KPM BPNT bakal mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200.000 per bulan yang dicairkan setiap 2 bulan atau Rp400.000 dalam sekali penyaluran. Dengan demikian, BPNT disalurkan dalam 6 tahapan per tahun.

  1. Bantuan ganti rugi petani

Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada petani gagal panen di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Jumat, 23 Januari 2024. Dalam pernyataannya, orang nomor satu di Indonesia itu berhadap agar para petani mempunyai kemampuan untuk melakukan penanaman kembali.

Tak hanya akibat gagal panen, Jokowi pun menyalurkan bantuan kepada petani yang lahannya terdampak banjir. Sejak tahun lalu, dia menyebut telah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp 123 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta.

“Semoga nanti uangnya segera diterima dan dapat langsung digunakan untuk penanaman,” kata Jokowi yang dipantau melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu, dari Mana Uangnya?

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

6 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

9 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

10 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

12 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya