Beda BLT Pangan dan Bansos Beras yang Dibagikan Jokowi saat Kampanye Pemilu

Reporter

Editor

Kamis, 1 Februari 2024 05:00 WIB

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut bertujuan untuk meninjau harga kebutuhan pokok serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan sosial atau bansos terbaru, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan. BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu akan menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya dibagikan pada akhir 2023.

Tak hanya itu, Jokowi juga memutuskan perpanjangan bansos beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Semula program yang menyasar 22 juta KPM itu hanya akan didistribusikan hingga November 2023.

Dua jenis bansos itu diluncurkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Lantas, apa perbedaan BLT pangan dan bansos beras?

Bentuk Bantuan

Setiap KPM akan mendapatkan BLT pangan berupa uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan. Sedangkan bansos beras diberikan sebanyak 10 kilogram per KPM setiap bulannya.

Jumlah penerima

Pemerintah menargetkan 18,8 juta KPM BLT pangan. Sementara bansos beras 10 kilogram membidik 22 juta KPM di seluruh Indonesia.

Selanjutnya: Waktu penyaluran BLT pangan

Waktu penyaluran

Advertising

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa BLT pangan diberikan pada Januari hingga Maret 2024. “Dari Januari, tiga bulan, dari Januari, Februari, dan Maret,” katanya usai konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Akan tetapi, BLT pangan untuk jatah Januari dan Februari akan digabung. “Karena ini (Januari) sudah hampir selesai. Tapi untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Kemensos (Kementerian Sosial), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos Indonesia,” ujar Bendahara Negara itu.

Sementara bansos beras 10 kilogram, telah disalurkan 2023 lalu. Bansos ini akan dilanjutkan kembali dari Januari 2024 hingga Juni 2024.

Alokasi anggaran

Untuk pembiayaan BLT pangan dan bansos beras diambil melalui APBN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk BLT Pangan.

Sementara, untuk pengadaan bansos beras, Sri Mulyani diminta untuk segera melunasi utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Rincian anggaran untuk bansos beras pada tahap 1 2023 sebesar Rp7,9 triliun sedangkan tahap II sebesar Rp8 triliun.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Penjelasan Sri Mulyani Soal BLT Rp 600 Ribu yang Digelontorkan Jokowi

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

6 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya