TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia menyoroti sejumlah isu yang dibahas dalam Debat Cawapres Ahad, 21 Januari lalu. Salah satunya soal ruang hidup masyarakat adat yang terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai solusi yang ditawarkan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, pendamping Capres Anies Baswedan, belum menyentuh akar masalah.

"Pernyataan Cawapres 01 tentang reforestasi untuk mengatasi deforestasi jelas tak menjawab persoalan,"ujar Leonard dalam keterangannya pada Senin, 22 Januari 2024. Reforestasi adalah proses menanam kembali pohon di lahan yang sebelumnya telah gundul.

Menurut Leonard, kerusakan hutan akibat deforestasi tak bisa serta-merta dibereskan dengan melakukan penanaman kembali. Termasuk kasus deforestasi akibat megaproyek food estate atau lumbung pangan di Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan, pemulihan hutan yang rusak dengan cara reforestasi memang harus dilakukan. Namun, yang paling krusial sebenarnya adalah menghentikan deforestasi. Hal itu mengingat luas deforestasi di Indonesia semakin besar. Tanpa penghentian pembabatan hutan, penanaman kembali tidak akan pernah bisa menjawab persoalan kerusakan lingkungan secara menyeluruh.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang 2015-2022, angka deforestasi mencapai 3,1 juta hektare. Deforestasi terencana juga mengancam hutan alam Papua yang kini tersisa 34 juta hektare (per 2022).

Kemudian sepanjang 1992-2019, ada 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Papua yang dibuat Menteri Kehutanan. Total pelepasan kawasan hutan ini seluas 1,5 juta hektare dan 1,1, juta hektare di antaranya masih berupa hutan alam dan gambut.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan gambut juga masih terjadi saban tahunnya. Pada 2023 saja, angka kebakaran lahan dan hutan mencapai 1,16 juta hektare. "Tapi sayangnya luput dari pembahasan debat cawapres," ucap Leonard.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan mengatakan pemerintah telah gagal menghentikan kerusakan hutan. Dia berujar alat ukur yang patut untuk menjadi patokannya adalah capaian penghijauan atau reforestasi. Ia pun setuju dengan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bahwa sampai saat ini belum tampak keseriusan dari pemerintah untuk menghentikan kerusakan hutan dan melakukan penghijauan.

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat. Pasalnya, selama masyarakat adat justru tak pernah diajak berdialog. Padahal, ujar Cak Imin, mereka banyak berjasa menjaga hutan dan lingkungan sejak sebelum kemerdekaan.

Cak Imin kemudian berjanji bila pasangan calon nomor urut satu melaju ke istana, mereka akan sungguh-sungguh dalam menjalankan konstitusi. "Berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha," kata Cak Imin.

RIANI SANUSI PUTRI | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Walhi Sebut Pernyataan Gibran Tak Sesuai Fakta: Food Estate Singkong Gagal, Tidak Pernah Panen