TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa mengatakan wacana kenaikan anggaran dana desa hingga Rp 5 miliar per desa akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, kenaikannya menjadi berkali-kali lipat dari alokasi dana desa saat ini yang rata-rata Rp 1 miliar per desa.

Riza berhitung jika dana desa naik menjadi Rp 5 miliar, artinya ada tambahan Rp 4 miliar per desa. Padahal, ada sekitar 75 ribu desa di Indonesia.

"Berarti 75 ribu dikali Rp 4 miliar penambahannya," tutur Riza dalam diskusi publik Mengurai Gagasan Cawapres Mengenai Isu Pembangunan Berkelanjutan yang digelar virtual pada Jumat, 19 Januari 2024.

Padahal, kata Riza, masih ada beban kebutuhan lain yang mesti dibiayai APBN. Sementara, rasio pajak Indonesia saat ini juga masih rendah.

"Itu yang harus dipikirkan," tuturnya.

Janji kenaikan anggaran ini sempat disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut Riza, urgensi yang ada saat ini bukanlah menaikkan besaran dana desa.

"Tetapi, memaksimalkan pemanfaatan dan memperbaiki teknis penyaluran agar bisa menekan tingkat kebocoran atau korupsinya,"

Riza juga menekankan bahwa dana desa mestinya tidak lagi untuk membangun infrastruktur fisik. Namun, untuk program pemberdayaan masyarakat.

Desa akan menjadi salah satu tema dalam debat kedua cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024. Janji dana desa Rp 5 miliar per desa disampaikan Cak Imin dalam sesi debat cawapres pertama pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Ia mengatakan dana miliaran rupiah itu akan diberikan untuk pembagunan desa.

“Kami akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang, insyaAllah Rp 5 miliar per desa akan kami wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita," kata Cak Imin.

Koordinator Penyusunan Visi-Misi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin buka suara soal janji Muhaimin Iskandar alias Cak Imim berikan dana desa Rp 5 miliar. Menurut Wijayanto, dana Rp 5 miliar itu tidak serta-merta dicairkan untuk semua desa. Namun, akan didahului perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan pemantauan hasil, dan governance secara menyeluruh.

"Itu menjadi insentif agar desa berlomba-lomba memperbaiki diri," kata Wijayanto kepada Tempo, Minggu, 24 Desember 2023.

Wijayanto menuturkan, kenaikan dana akan diberikan buat desa-desa yang telah mengelola dana desa dengan baik. Kualitas program desa pun akan menjadi penentu cair atau tidaknya dana jumbo tersebut.

"Kalau sudah dapat Rp 5 miliar, lalu kualitas program memburuk, bisa turun lagi," ujarnya.

Lebih lanjut dari sisi finansial, menurut Wijayanto, APBN masih sanggup mendanai dana desa Rp 5 miliar per desa. Hal itu bisa terjadi pada 2028, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 hingga 6,5 persen per tahun.

"Kemudian rasio pajak naik ke kisaran 13 hingga 16 persen. Sehingga, kenaikan dana desa dilakukan secara bertahap," tutur Wijayanto.

RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE

Pilihan Editor: Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN