TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas bakal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu, 17 Januari 2024. Apa yang dibahas?

Anas menyebut rapat kerja bersama DPR bakal membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer. Pembahasan ini termasuk mekanisme rekrutmen, di mana pemerintah telah mengumumkan rencananya untuk merekrut sekitar 2,3 juta ASN pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,6 juta di antaranya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Anas, pihaknya bersama DPR berkomitmen untuk memberi ruang bagi penataan tenaga non-ASN. "Tahun 2023 itu dibuktikan dengan tidak adanya PHK massal dan tetap ada alokasi pembiayaan honorer untuk 2024. Tahun ini, semoga rencana penataan bisa berjalan lancar sesuai amanat UU 20/2023,” kata Anas dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 17 Januari 2024.

Sebagai informasi, rekrutmen ASN tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 Januari 2024 dengan total formasi 2,3 juta. Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.

Anas juga mengatakan, raker bersama DPR akan membahas penuntasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai manajemen ASN sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Saat ini, kata Anas, sejumlah hal penting seperti RPP Manajemen ASN sudah semakin detail penyusunannya. Ada beberapa aspek yang akan diangkat di RPP Manajemen ASN, di antaranya terkait digitalisasi manajemen ASN, pengembangan karir ASN secara lebih fleksibel dan adaptif terhadap tantangan zaman, reformulasi sistem penggajian, evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan, hingga fleksibilitas sistem rekrutmen.

“Muara dari semua itu adalah kita punya regulasi yang memastikan organisasi birokrasi kita, dengan ASN sebagai penggeraknya, bisa bekerja lincah, agile, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas,” ucap Anas.

Pilihan Editor: Terpopuler: Prabowo Bertanya ke Pengusaha Berapa Nilainya Setelah Dapat Skor 11 dari Anies, Rekrutmen CASN 2024 Bisa Lebih dari Sekali