Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet Jokowi

Editor

Febriyan

Selasa, 16 Januari 2024 05:40 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan mendengar kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Politicsl Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Faisal juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Ajakan itu dilontarkan Faisal karena dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Faisal menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat.

"Bikin macam-macam itu duitnya enggak ada, dengan cara apa dong jadinya? Utang. Utang sekarang Rp 8 kuadriliun," ujar Faisal.

Jokowi berpihak pada Prabowo-Gibran

Advertising
Advertising

Selain itu, Faisal Basri juga menilai Jokowi terkesan berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi.

Faisal melanjutkan, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak.

"Itu efeknya akan dahsyat secara moral," ujarnya.

Ia pun mencontohkan mundurnya 14 menteri dalam kabinet Presiden RI kedua Soeharto. Kala itu, 20 Mei 1998, 13 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menyatakan mundur dari jabatannya.

"Insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat—seperti waktu Pak Ginandjar dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto—karena ini secara moral, fondasinya udah rontok," beber Faisal Basri.

Poster Sri Mulyani Mundur viral di medsos

Sebelumnya kabar mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju beredar di media sosial X. Sebuah poster yang menarasikan kekecewaan perempuan 61 tahun itu viral. Dia pun disebut mengajukan pengunduran diri.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, membantah kabar tersebut. Melalui unggahannya di media sosial X, Yustinus memastikan Sri Mulyani tak pernah menyatakan mundur dari jabatannya.

"Beredar poster ini. Kami pastikan HOAX," ujar Prastowo dalam akun X resminya @prastow pada Jumat lalu, 5 Januari 2024. "Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dg penuh tanggung jawab," ujarnya.

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

23 menit lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

3 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya