Anies Baswedan Janji Benahi BUMN: Harusnya Jadi Agen Pembangunan Bukan Cari Keuntungan

Jumat, 12 Januari 2024 14:14 WIB

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal membenahi sistem di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurutnya, BUMN harus menjadi agen pembangunan, bukan hanya untuk mencari keuntungan.

"Kembalikan merit system di BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai," ujar Anies dalam Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024.

Anies mengatakan, negara membutuhkan BUMN agar dapat lebih fleksibel. Namun, BUMN semestinya ditempatkan sebagai agen pembangunan, bukan mencari keuntungan.

"Korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan, seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas dalam mengeksekusi. Ketika negara punya korporasi, jangan dipandang sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan untuk fleksibilitas di korporasi. Ini yang absen dari BUMN kita selama ini," katanya.

Jika BUMN ditempatkan sebagai instrumen mencari keuntungan, kata Anies, bakal terjadi konflik kepentingan. Pemerintah akan membuat aturan yang menguntungkan BUMN saja.

Advertising
Advertising

"Kalau ini (BUMN) dipandang sebagai instrumen pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada conflict of interest, di satu sisi regulator di sisi satu lain adalah market player. Maka dia akan bisa membuat regulasi yang bisa menguntungkan maket player miliknya dia (pemerintah)," ujar Anies.

Selain itu, Anies menilai, saat ini banyak proyek yang ditugaskan di BUMN berasal dari private sector. Padahal, semestinya private sector ini dapat diberikan ke perusahaan swasta yang memang perannya mencari untung.

"Dan ini bukan kata Anies, tapi founding founder kita. Ini menurut kami yang harus dikembalikan. Tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan bukan pada tekanan profit. Negara dapat keuntungan dari mana? Negara dapat dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

AMELIA RAHIMA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Berulangkali Puji Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Tukang Menjilat




Berita terkait

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

4 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

13 jam lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

16 jam lalu

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat

Baca Selengkapnya

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

19 jam lalu

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta

Baca Selengkapnya

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

22 jam lalu

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus tersebut akan mendapat santunan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

23 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

1 hari lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya