Anies Baswedan Sebut IKN Bukan Kebutuhan Warga Kalimantan: Lebih Penting Pendidikan dan Kesehatan

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 11 Januari 2024 17:11 WIB

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan tiba untuk berkampanye di Pasar Induk Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Dalam kampanyenya di Pasar, Anies menyempatkan berbincang dengan para pedagang soal bahan kebutuhan pokok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, lebih membutuhkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alasannya IKN hanya akan menguntungkan pegawai pemerintah.

"Jangan kita membangun sesuatu seakan-akan seperti mengalihkan perhatian dari persoalan yang sesungguhnya ada di tempat ini," ujar Anies saat menjawab pertanyaan moderator tentang masa depan Kalimantan dalam agenda Desak Anies 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 11 Januari 2024.

Menurut Anies, ada banyak persoalan di Kalimantan yang lebih penting menjadi perhatian pemerintah pusat dari pada sekedar membangun IKN yang menghabiskan anggaran besar. Sejumlah persoalan tersebut antara lain tentang lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan perlu segera ditangani. Saat ini, kerusakan hutan menyebabkan banjir di mana-mana. Kalau sudah mulai musim hujan, air air Sungai Mahakam naik sehingga terjadi banjir di mana-mana.

"Ada kebutuhan yang harus saya selesaikan yang lebih urgen daripada membangun satu tempat yang hanya digunakan untuk kegiatan pegawai pemerintah," katanya.

Kebutuhan lain adalah soal infrastruktur transportasi. Anies mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Misalnya, seperti jalur kereta api yang menghubungkan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan.

Advertising
Advertising

"Saat ini Kalimantan itu tidak tersambungkan. Untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya. Dari Pontianak untuk pergi ke Samarinda harus transit ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak disambungkan satu kesatuan," ucap Anies. "Begitu transportasi tersambung, perekonomian terhubung maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan."

Pada kesempatan itu, Anies juga menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan di Kalimantan yang masih memprihatinkan.Ia mengatakan bahwa ada ribuan bangunan sekolah yang kondisinya rusak di Kalimantan dan harus segera dibangun agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan layak. "Lalu kesehatan. Jadi, hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting," katanya.

Anies juga menambahkan bahwa pembangunan di Kalimantan harus merata dan tidak hanya terpusat di satu lokasi. Ia berjanji jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 akan memastikan kondisi Kalimantan lebih maju dan rakyatnya merasakan kesejahteraan.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki



Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

25 menit lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

3 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

4 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

6 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

11 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

11 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya